MATARAM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB kembali menggelar pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 (PK-22). Kegiatan ini sebagai upaya percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di NTB.
“Secara Nasional NTB berada pada posisi 5 besar Provinsi dengan cakupan pendataan keluarga mencapai 633.041 kepala keluarga (KK) atau sekitar 79.35 persen dari jumlah KK yang ditargetkan. Progres yang cukup tinggi mengingat satu bulan yang lalu capain pemutakhiran PK-22 NTB masih merah atau di bawah 1 persen,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Samaan, Senin, (31/10).
Samaan mengatakan kegiatan PK-22 akan menyasar sebanyak 797.781 KK atau sekitar 50 persen KK dari hasil pendataan tahun PK tahun 2021. Pendataan sudah mulai dilakukan sejak 1 Oktober 2022 hingga 18 November 2022 nanti.
“Mudah-mudahan waktu yang tinggal dua pekan ini pendataan bisa dipercepat. Kalau perlu sebelum tanggal 18 November pendataaan 797.781 KK sudah selesai dilakukan,” katanya.
Berdasarkan data yang terhimpun di BKKBN NTB saat ini, total sebanyak 180.485 KK di Kabupaten Lombok Timur sudah tervalidasi, disusul Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 127.924 KK. Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara sebanyak 88.651 KK dan 36.634 KK, serta Kota Mataram 30.011 KK. Berikutnya Kabupaten Bima sekitar 54..481 KK dan Kabupaten Dompu 46.922 KK serta Kabupaten Sumbawa 35.819 KK. Selanjutnya Kabupaten Kota Bima sebanyak 19.386 KK dan Kabupaten Sumbawa Barat 12.728 KK.
Dikatakan Samaan, pihaknya terus berupaya untuk menyajikan data kependudukan yang valid dan berkualitas. Pasalnya, pemanfaatan data hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran ini. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan da evalusasi pelaksanaan pembangunan di berbagai Kementerian lembaga.
“Yang jelas program-program stunting diharapkan bersumber dari data tersebut. Termasuk juga untuk data penerima rumah tidak layak, pendataan kependudukan, serta pemanfaatan pada fasilitas perbankan,” katanya.
Selain data keluarga, ini juga menjadi peta sasaran intervensi program yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta keluarga beresiko stunting. Supaya pendataan keluarga ini bisa dipercepat. Pihaknya telah menerjunkan sebanyak 5.318 orang tenaga lini lapangan. Dimana sebanyak 4.722 orang melakukan pendataan melalui smartphone dan 596 orang lainnya menggunakan formulir.
“Disamping itu tetap kita berikan pembinaan dan orientasi kepada tim pendata yang ada dilingkungan Pemprov maupun di seluruh Kabupaten/Kota di NTB,” ujarnya
Adapun persolan yang menjadi kendala tim pendata dilapangan. Menurut Samaan bukan masalah besar hanya bersifat teknis. Misalnya jaringan internet yang tidak terjangkau, ditambah username yang sering tidak bisa diakses. Serta beberapa kader yang ditemukan mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Untuk daerah yang capaian pendataannya masih rendah, pihaknya akan segera turun ke lapangan guna memonitoring apa saja yang menjadi kendala petugas dalam proses pendataan.
“Harapannya upaya dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota juga terus digencarkan. Misalnya, kesulitan bisa pakai penyuluh KB untuk turut membantu pendataan,” tutupnya. (cr-rat)
