Pemprov Tetap Perhatikan KLU

H Muhammad Amin (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kritikan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin yang menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov)  NTB tidak begitu memperhatikan masyarakat Lombok Utara, ditanggapi bijaksana oleh Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.

Menurutnya, selama ini pemprov tidak pernah memandang Lombok Utara sebelah mata. Bahkan dari kacamata Wagub, kemajuan Lombok Utara patut diberikan apresiasi. “Kan tetap kita perhatikan KLU, tapi kalau bicara porsi anggaran, tentu kita sama-sama maklumi karena provinsi sendiri masih membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujarnya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (15/12).

Terkait dengan bantuan anggaran untuk infrastruktur, Wagub menyadari Lombok Utara merupakan kabupaten baru yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Pemprov juga selama ini terus berupaya melakukan semampunya, terutama perbaikan di jalan-jalan provinsi.

Untuk bisa membantu lebih, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun Wagub memastikan, perhatian pemprov terus ditingkatkan untuk KLU. “Kita ucapkan terima kasih atas masukannya, kedepan kita tentu akan terus berbenah,” katanya.

Sementara terkait dengan pengentasan kemiskinan, sejak dulu pemprov selalu menggaungkan koordinasi dan sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi. Pemprov selama ini tetap membantu pengentasan kemiskinan di KLU, misalnya melalui sektor pariwisata.

Baca Juga :  Kondisi Kantibmas KLU Sedikit Terganggu

Dikatakan, KLU memiliki banyak objek wisata yang sangat potensial. Sebut saja misalnya tiga gili yang namanya telah mendunia. Melalui itu, pemprov membantu mengupayakan potensi yang ada. “Saya yakin, kemiskinan bisa diturunkan melalui pariwisata. Pengangguran bisa dikurangi, kan kita bantu kemajuan pariwisata KLU,” ujar Wagub.

Kemudian terkait dengan kritikan keras atas pengusiran warga KLU yang menempati aset pemprov, Wagub menegaskan bahwa semua yang dilakukan itu semata-mata untuk penertiban. Artinya, tidak ada niat pemprov menggusur apalagi mengusir.

Apabila dalam pelaksanaannya, penertiban aset dinilai membawa persoalan baru, dengan bijak Wagub meminta maaf. Hal-hal teknis memang seharusnya direncanakan dengan baik antara pemprov dengan pemkab agar tidak muncul amsalah baru. “Begini saja, saya minta maaf kalau gara-gara itu ada warga KLU yang menderita, kami minta maaf. Kami janji kedepannya tidak akan terjadi seperti itu lagi, tapi laporan yang masuk ke saya semuanya sudah sesuai dengan aturan,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin mengkritik kebijakan pemprov, dalam pemberian porsi anggaran pada tahun 2017 mendatang. Pasalnya, Lombok Utara sebagai kabupaten yang masih berumur 8 tahun, tidak ada perhatian khusus dari pemprov, baik bidang infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, dan pengembangan perekonomian.

Baca Juga :  Najmul Tetap Jadikan Demokrat Kendaraan Politik Pilkada 2024

Termasuk juga Wabup mengkritik penggusuran masyarakat Lombok Utara yang memanfaatkan lahan aset pemprov yang berlokasi di Gili Trawangan, tidak memiliki solusi yang baik kepada masyarakat setempat.

Pemprov menurutnya, jangan menyerahkan semua ke daerah dan seenaknya menggusur masyarakat Lombok Utara yang memanfaatkan lahan pemprov. “Kemudian setelah digusur ditinggal masyarakat saya menjadi sengsara. Kalau mereka melakukan penertiban, bangun kembali sentra-sentra yang bisa dimanfaatkan, kemudian dimanfaatkan masyarakat dengan menyewakan. Kalau mengharapkan investor, mau berikan yang mana? Kalau menggusur, ya ditertibkan dong. Jangan menyuruh polisi, Pol PP menjaga bekas reruntuhan, untuk apa dijaga,” ketus Wabup.

Kemudian sektor pengentasan kemiskinan pemprov dalam bentuk memberikan dana perimbangan tidak sesuai kebutuhan yang ada, karena di Lombok Utara angka kemiskinan menjadi sorotan ditingkat nasional, sehingga Lombok Utara ini seakan-akan tidak banyak keberpihakan dari provinsi.

Berikutnya, di tiga gili menjadi perhatian juga sebagai kawasan strategis provinsi, maka saatnya pemprov menguncurkan semua dayanya termasuk juga dalam bentuk anggaran. Gubernur, Bappeda, dan SKPD lain seharusnya memperhatikan tiga gili. (zwr)

Komentar Anda