Pemprov Sisakan Utang Rp 280,7 Miliar

Hj Sitti Rohmi Djalilah (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) belum menunjukkan hasil kinerja yang nyata. Salah satunya dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu secara tidak langsung diakui Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi dalam rapat paripurna dengan agenda Penjelasan Gubernur NTB terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020. “Tingkat efektivitas pendapatan daerah tahun 2020 sebesar 91,73 persen, mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ucap Wagub di gedung DPRD NTB, Selasa (8/6).

Disampaikan Wagub, rasio efektivitas pendapatan daerah, menggambarkan kemampuan Pemprov dalam merealisasikan PAD. Namun tahun 2020, menurun sebesar 14,05 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 105 persen. Tingkat efektivitas pendapatan daerah tahun 2020, juga statusnya berubah. Dari status sangat efektif tahun 2019 menjadi cukup efektif tahun 2020.

BACA JUGA :  Data Covid-19 NTB Masih Semrawut

Selain itu, Zul-Rohmi juga meninggalkan utang yang cukup besar. Bahkan hingga saat ini belum juga diselesaikan semuanya. “Kewajiban tahun 2020 sebesar Rp 280,780 miliar,” kata Wagub.

Hutang tersebut, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp 55,5 miliar. Diantaranya hutang Rp 52,206 miliar yang merupakan beban atau jasa yang sudah dimanfaatkan tetapi belum dilakukan pembayaran, hutang beban tahun 2020 sebesar utang jangka pendek lainnya tahun 2020 sebesar Rp 225,852 milyar rupiah.

Sementara itu, juru bicara Badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, Abdullah Muis mengatakan, APBD tahun 2020 dijalankan oleh Pemprov NTB dengan tidak sehat. “APBD 2020 berpotensi menghadapi permasalahan besar yang harus diwaspadai,” ujarnya dalam paripurna.

BACA JUGA :  Kondisi Aset Pemprov Menyedihkan

APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 meninggalkan hutang kontraktual besar kepada pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp 256 miliar lebih. Baik kontrak program dan kegiatan reguler, kontrak program dan kegiatan unggulan maupun kontrak program dan kegiatan usulan DPRD NTB.

Selain APBD yang memendam permasalahan, Pemprov juga dinilai belum menempatkan sewajarnya perhatian terhadap sektor ekonomi unggulan penopang perekonomian. “Sektor pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan jasa-jasa penunjang lainnya hampir sama sekali tidak memperoleh alokasi anggaran yang layak disaat pandemi covid 19 ini,” ungkapnya. (zwr)