MATARAM – Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menegaskan tidak ada kabupaten/kota yang mendapat perhatian minim dan ada yang dianakemaskan.
Menurutnya , selama ini pemprov terus memberikan dukungan dan perhatian kepada seluruh kabupaten/kota. Komitmen tersebut tidak perlu diragukan lagi. “Suport pemprov ke pemkab tidak usah diragukan. Kita sungguh-sungguh kok berikan perhatian, tapi tidak bisa semua permintaan kita penuhi. Karena bukan hanya KLU di NTB, tapi ada 10 kabupaten/kota,” ujarnya kepada Radar Lombok Jumat kemarin (16/12) menanggapi kritikan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menilai Pemprov NTB tidak memberikan perhatian lebih dalam hal porsi anggaran.
Sebagai kabupaten yang baru, Pemerintah KLU memang meminta perhatian lebih dari pemprov. Terutama dalam hal infrastruktur jalan, penurunkan angka kemiskinan dan pengembangan perekonomian. Selama ini porsi anggaran untuk KLU dinilai masih jauh dari harapan.
Gubernur sendiri menyadari tidak bisa sepenuhnya membantu KLU. Namun keinginan dan komitmen yang dimiliki pemprov sangat kuat untuk memberikan dukungan pembangunan kabupaten/kota. “Cuma dana terbatas dan kapasitas fiskal kita rendah. Jadi tidak bisa 100 minta 100 kita kasi, mungkin bisa 10 kita kasi dari 100 yang diminta,” terangnya.
Atas kekurangan tersebut, dia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan ruang yang ada saat ini. Meskipun begitu, upaya meningkatkan anggaran dan kemampuan keuangan juga harus terus dilakukan. Satu hal yang gubernur ingatkan kepada pemerintah KLU, bahwa disana ada potensi besar dalam bidang pariwisata. Sebut saja tiga gili yang namanya telah mendunia dan menjadi salah satu tujuan wisata. “Yang paling penting untuk KLU, ada potensi luar biasa yang dimiliki untuk pembangunan daerah,” ujar gubernur.
Potensi luar biasa itu maksudnya di sektor pariwisata. Keindahan alam dan daya tarik destinasi di KLU diyakini akan mampu memajukan daerah apabila dikelola dengan baik. Mengingat, pajak-pajak pariwisata masuk langsung ke kas kabupaten, bukan provinsi.
Untuk bisa menajadikan pariwisata sebagai tombak pembangunan daerah, pendapatan dari sektor pariwisata haruslah digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri. “Dana dari pariwisata saya harap dikembalikan untuk pembangunan pariwisata seperti untuk kebersihan, menata destinasi dan juga bentuk Pokdarwis,” sarannya.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani memahami jika ada kabupaten/kota yang merasa kurang mendapat perhatian. Ia menilai penilaian tersebut lahir karena memang sesuai dengan realita di lapangan.
Menurut Nurdin, pemerataan pembangunan bukan hanya terjadi antara pulau Lombok dengan pulau Sumbawa saja. Tetapi di pulau Lombok, antara kabupaten terjadi juga ketimpangan. “Kan sudah saya bilang dari dulu, syukur sekarang yang bilang itu pejabat-pejabat kabupaten. Tentu kita harap jadi perhatian, terutama masalah infrastruktur ini yang belum merata,” ujarnya.
Ketimpangan dalam kebijakan infrastruktur jalan, ungkap Nurdin, bisa dilihat pada Peraturan Daerah (Perda) tentang pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan dengan metode tahun jamak. Perda tersebut menunjukkan ada kabupaten/kota yang disayangi pemprov dan kurang mendapat perhatian.
Dalam lampiran perda tersebut, dana besar yang tertuang di RAPBD 2017 hanya untuk beberapa kabupaten/kota saja. "Makanya coba cek lampiran perda itu, ada kabupaten yang dapat dan tidak. Ini namanya pemerataan atau ketimpangan ?,” Tanya Nurdin. (zwr)
