MATARAM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan meyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD murni 2024, kepada DPRD NTB, pada tanggal 8 atau 9 November 2023 mendatang. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Asisten III Setda Provinsi NTB, Wirawan Ahmad.
“Nanti usulan yang resmi ke DPRD itu KUA PPAS, kemungkinan tanggal 8 atau 9 November,” kata Wirawan, yang juga mantan Kepala BRIDA NTB ini kepada Radar Lombok.
Wirawan beralasan keterlambatan penyerahan draf KUA-PPAS ke DPRD NTB ini, lantaran kemarin Pemprov sedang fokus pada masa transisi Pemerintahan. Usai jabatan Gebernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2019, Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi berakhir pada 18 September 2023 lalu, dan digantikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. “Terlambat, tetapi kan kemarin kita ada transisi, ada pelantikan dan segala macam itu,” jelasnya.
Terpenting sambung Wirawan, pengesahan APBD 2024 dipastikan akan tuntas sebelum tanggal 30 November 2023 mendatang.
Namun demikian pihaknya belum bisa menyebut secara pasti berapa postur APBD 2024 yang akan diajukan Pemprov. Termasuk bagaimana kebijakan anggaran secara umum, mulai dari sisi pendapatan, belanja atau pembiayaan daerah, hingga persoalan sisa utang Pemprov kepada rekanan di tahun 2023.
“Soalnya saya masih di Sumbawa ini, belum lihat rancangan KUA-PPAS finalnya. Nanti kalau ada utang yang tidak bisa dibayarkan tahun 2023, dan dibawa ke 2024, saya informasikan secara jelas, biar tidak salah-salah,” ujar Wirawan.
Ditegaskan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, bahwa saat ini Draf APBD 2024 sudah menuju final. Setelah itu KUA-PPAS APBD murni 2024 bakal diserahkan ke DPRD. “Itu jadi agenda kita, APBD sudah dirancang dan terus berproses,” jelas Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur NTB.
Menurutnya, meski dengan terbatasnya waktu pembahasan yang kurang dari 30 hari, Miq Gita tidak merasa khawatir pembahasan RAPD oleh Dewan akan berkurang kualitasnya.
Dia menilai pembahasan Rancangan APBD murni 2024 sudah ada mekanismenya, sehingga tidak jauh terlambat dari jadwal. “Tidak (khawatir terlambat, red), kita sudah biasa, dan kita ada mekanismenya,” sambungnya.
Disampaikan Pj Gubernur NTB, Pemprov bersama Dewan NTB sama-sama berkomitmen untuk menjadikan APBD 2024 yang berkualitas. “Spirit teman-teman DPRD dengan kita sama,” ucapnya.
Hanya saja, Miq Gita enggan menggambarkan sejauh mana progres pembahasan RAPD tersebut. Berikut ketika ditanyakan berapa nilai RAPBD 2024 yang bakal diajukan ke DPRD. “Sedang dibahas, teknokratiknya ini sedang dikomunikasikan. Nanti supaya dokumen tertulisnya ada disampaikan saat penyampaian pidato (KUA-PPAS APBD 2024),” pungkasnya. (rat)
