Pemprov Pastikan Bendungan Mujur Berlanjut

Pemprov Pastikan Bendungan Mujur Berlanjut
KUNJUNGI: Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah mengunjungi masyarakat Lombok Tengah untuk mendiskusikan rencana pembangunan bendungan Mujur sebelum dilantik, bulan Juli 2018 lalu.( DOKUMEN/RADAR LOMBOK)

Tim Percepatan Pembangunan Dirombak

MATARAM – Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mendukung pembangunan bendungan Mujur di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Apalagi bendungan tersebut merupakan salah satu mimpi masyarakat NTB, khususnya pulau Lombok.

Orang nomor satu di NTB ini, sudah berkomitmen merealisasikan bendungan Mujur sejak sebelum dilantik sebagai gubernur. Mengingat, bendungan yang sudah diusulkan sejak puluhan tahun lalu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Mudah-mudahan kita bisa segera wujudkan mimpi bendungan Mujur. Yang jelas, upaya itu terus kita lakukan,” ujar gubernur, kemarin.

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah. Pertama memastikan tidak ada gejolak sosial. Kemudian yang kedua, akan melakukan perubahan terhadap bendungan tersebut. “Kita akan perkecil masalah sosialnya, ditekan. Dan nanti lokasi bendungan kita arahkan ke hulu, tempatnya digeser. Lebih dekat ke hulu,” kata gubernur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H Azhar yang dimintai keterangannya juga berkomitmen akan merealisasikan bendungan tersebut. Namun saat ini, masih terdapat kendala di lokasi. “Perlu komunikasi kembali dengan semua pihak masyarakat, tokoh, pemilik lahan serta pemerintah daerah tentang pentingnya pembangunan bendungan Mujur,” ucap Azhar.

Bendungan Mujur selama ini selalu menjadi isu politik yang seksi. Setiap calon kepala daerah Lombok Tengah maupun NTB, tidak pernah absen berbicara tentang pembangunan bendungan Mujur. Begitu pula pada momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) NTB tahun 2018 lalu. Semua calon yang bertarung menyatakan siap merealisasikan bendungan yang sudah lama menjadi mimpi masyarakat itu. “Perkembangan pembangunan bendungan Mujur sekarang, masih sama dengan kemarin. Belum ada perkembangan,” kata Azhar mengakui.

Pembangunan bendungan Mujur sudah diusulkan sejak 30 tahun silam. Kemudian sempat diseriusi pada tahun 2010. Bahkan pernah juga direncanakan tahun 2015 untuk dilakukan groundbreaking. Namun semuanya hanya sebatas rencana yang tidak terlaksana. Terakhir, rencana pembangunan bendungan Mujur akan dimulai tahun 2018. Namun banyak masalah yang muncul. Pasalnya, untuk pembebasan lahan saja, pemerintah daerah saling lempar tanggung jawab. “Masalah utama bendungan Mujur ini kan sebenarnya masalah sosialnya. Masalah sosial ini yang perlu diselesaikan,” terang Azhar.

Keberadaan bendungan Mujur sangat penting. Bendungan tersebut menjadi solusi mengatasi masalah kekeringan dan krisis air bersih yang setiap tahun melanda Pulau Lombok bagian selatan. Pemerintah justru lebih dahulu membangun bendungan lain di NTB yang jauh lebih belakang diusulkan. Sementara bendungan Mujur yang manfaatnya bisa dirasakan hingga wilayah Lombok Timur, masih berkutik pada persoalan sosial di masyarakat. “Komunikasi dengan pemilik lahan akan terus kita lakukan. Mimpi akan kita wujudkan bersama. Insya Allah bisa,” ujarnya.

Menurut Azhar, tidak ada kendala dalam hal anggaran. Pemerintah pusat sejak lama telah menjamin dukungan anggaran. “Anggaran tentu akan disiapkan pada saatnya nanti. Pemilik lahan juga belum kita tahu mau atau tidak. Kan proses appraisal belum mulai, kita akan tahu pemilik tidak mau setelah by name by address sudah dilakukan oleh appraisal. Yang terpenting, hanya sosial kemasyarakatannya perlu metode pendekatan,” ucap Azhar.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hari Suprayogi saat berada di NTB menegaskan, pemerintah pusat mendukung penuh pembangunan bendungan Mujur. “Bendungan Mujur itu supaya bisa gimana, sudah saya sampaikan ke Gubernur. Masalah sosialnya diselesaikan dulu,” ucapnya.

Pemerintah pusat sendiri berharap besar agar bendungan tersebut bisa segera terealisasi. Apalagi proyek bendungan, menjadi salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo.

Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT menyampaikan, biaya pembahasan lahan untuk proyek bendungan Mujur mencapai Rp 600 miliar. Bagi Lombok Tengah, uang sebesar itu tidak bisa dianggarkan. “Yang biayai konstruksi itu memang pusat. Tapi gak mungkin Rp 600 miliar kita siapkan untuk pembebasan lahan, diborgol kita nanti. Habis uang daerah, gak ada untuk gaji pegawai,” katanya. 

Apabila proyek tersebut ingin segera terealisasi, seharusnya ada sinergitas yang baik. Suhaili sendiri sangat berkomitmen untuk memperlancar terwujudnya bendungan Mujur. Namun tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kabupaten. “Sharing anggaran lah dengan Provinsi,” harapnya.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengungkapkan tidak adanya anggaran untuk kebutuhan bendungan Mujur. Padahal, masalah pembebasan lahan harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Pemprov NTB tidak bisa memenuhi begitu saja keinginan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Apalagi dengan keinginan sharing anggaran dengan nilai ratusan miliar. “Belum ada anggaran pembebasan lahan di APBD-P 2019 maupun APBD 2020. Masalahnya LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan, red) belum selesai,” ungkap Ardhi.

Pemkab Lombok Tengah sendiri sebenarnya tak tinggal diam mengurus rencana pembangunan bendungan Mujur ini. Salah satu langkah yang diambil Pemkab Lombok Tengah adalah memperbaharui SK tim percepatan pembangunan bendungan Mujur. SK terbaru ini bahkan diisi oleh pihak-pihak terknis saja tanpa melibatkan DPRD setempat seperti SK sebelumnya. ‘’Kita rubah struktur tim percepatan ini. Dewan memang tidak kita libatkan, tapi kita akan tetap berkoordinasi dengan mereka,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Tengah, Amir Ali.

Hasil kinerja tim percepatan ini sendiri, jelas Amir, masih dalam tahap sosialisasi. Mereka tetap bekerja memberikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk sistem pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah melalui tim appraisal. “Sekarang warga menuntut berapa harga tanah, kemana mereka akan direlokasi. Tuntutan mereka itu akan kita jawab dan kita akan memberikan jawaban walau memang sebelumnya sudah kita sampaikan kepada warga. Tetapi itu secara umum warga yang berada di tujuh dusun itu merasa belum puas,” terangnya.

Ke depan harus segera didata berapa luas dari lahan warga yang memiliki, kapan dia mau dan kemana mereka mau dipindah, maka hal itu akan dilakukan. Mengingat pemerintah pusat sudah siap dan tidak ada masalah, asalkan masyarakat juga siap dan menerima berbagai hal terkait dengan pembangunan bendungan Mujur ini. “Jadi begitu sekarang masyarakat setuju maka masuk dalam tahapan berikutnya. Karena memang pemerintah pusat sudah setuju dengan pembangunan itu, dan untuk tim memang kalau dulu ada tim percepatan dewan sendiri dan sekarang dari eksekutif, jadi sekarang meskipun dewan tidak masuk tim tapi kita tetap libatkan dalam hal koordinasi,” terangnya.

Bahkan, pihaknya akan meminta petunjuk dari dewan terkait hal apa saja nantinya yang akan dilakukan untuk mempermudah peroses pendataan bagi warga yang terkena dampak pembangunan itu. Karena pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa sinergitas dari semua elemen. “Apa saja hal yang kemungkinan akan muncul maka tetap akan kita koordinasikan dengan dewan. Bukan berarti karena dewan tidak masuk terus tidak terlibat, maka tidak mungkinlah,” tandasnya. (zwr/met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid