Pemprov NTB Masih Yakin Proyek Global Hub Kayangan Terwujud

Kepala Dinas PMPTSP NTB M Rum (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Rencana mega proyek Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara tidak kunjung terwujud.

Bahkan izin proyek yang diberikan ke PT Diamar Mitra Kayangan (DMK) sudah berakhir beberapa bulan lalu. Meski izinnya sudah berakhir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H Mohammad Rum mengaku optimis jika proyek Global Hub Bandar Kayangan masih tetap akan berlanjut. “Tetap kita lanjutkan insyaallah mungkin akan berjalan bertahap saja tidak sekaligus. Kemarin sudah ada investor yang mau masuk, mereka sudah ketemu Pak Son Diamar (direktur PT DMK) di Jakarta. Cuma detailnya belum saya dapat info lagi. Jadi tetap dilanjutkan insyaallah,” ungkap Rum.

Saat ini perpanjangan izin proyek ini tengah diurus di pemerintah pusat. “Izin sudah berakhir. Tapi sedang dalam proses perpanjangan dengan OSS, sesuai dengan surat Dirjen ATR,” katanya.

Sebelumnya proyek ini diminati investor asal Korea yakni PT Sungdong Industry Group. Bahkan perusahaan ini sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada masa kepemimpinan Najmul Akhyar, dan PT Diamar Mitra Kayangan yang menjadi pengelola Global Hub Kayangan Lombok Utara pada Agustus 2019 lalu. Perusahaan ini direncanakan akan berinvestasi dengan menggelontorkan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika atau Rp 14 triliun untuk membangun industri kapal di kawasan Global Hub Kayangan.

Dikatakan Rum, investor asal Korea tersebut telah mundur dari rencana berinvestasi, walapun telah menandatangani MoU baik dengan Pemprov, Pemda dan PT Diamar Mitra Kayangan yang menjadi pengelola Global Hub Kayangan Lombok Utara. “Ya sudah (mundur), nggak ada lagi,” tegasnya.
Soal apa yang menjadi alasannya mundur, Rum tidak mengetahui pasti karena hal ini soal internal dari investor sendiri. “Urusan internal investor,” sambungnya.

Meski demikian, Rum juga mengatakan sebenarnya pemprov ingin proyek prioritas nasional itu dapat terwujud secapatnya. Tapi yang menjadi kendala sulitnya mencari investor yang mau investasi. “Maunya kita sih cepat, tapi urusan cari investor itu nggak mudah apalagi investasi sekelas global hub,” kata Rum.

Upaya promosi juga masih tetap dilakukan melalui berbagai media, namun belum ada sinyal positif mengenai investor yang ingin berinvestasi. “Kita sudah promosikan melalui berbagai media, kita tetap jalin komunikasi dengan KLU dan Pak Son Diamar. Dan nggak adalah istilah kewalahan tetap aja kita jemput bola ya semaksimal mungkin tetap usaha tetap semangat hasilnya urusan lain,” sambungnya.

BACA JUGA :  Rekomendasi Diabaikan, Dewan Panggil Gubernur

Rum juga menergetkan, pada awal 2023 mendatang progres untuk pembangunan proyek Global Hub Bandar Kayangan sudah bisa dimulai. Meksi tidak secara keseluruhan. “Sekarang 2022 masih berjalan awal tahun realisasinya ketahuan nanti awal tahun 2023. Kalau global hub tahap awal bisa 2023, meski belum bisa keseluruhannya,” pungkasnya.

Anggota DPRD Provinsi NTB, Lalu Satriawandi menyebutkan bahwa Raperda RTRW Provinsi NTB yang juga menyangkut tata ruang lokasi Global Hub Bandar Kayangan sampai saat ini belum dibahas kembali. Mengingat dalam Reperda tersebut ada ruang-ruang yang harus dibahas lebih lanjut. “Karena kemarin itu terbentur sama Undang-Undang Cipta Kerja, meski sudah ada peraturan pemerintahnya tetapi kemarin ada keputusan MK terbaru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dengan keputusan MK itu tentu kita menunggu tindaklanjutnya,” kata Satriawandi.

Dengan belum dibahas kembali terkait Reperda RTRW Provinsi NTB, sambungnya, bisa dikatakan pembahasan Raperda RTRW masih stagnan terutama terkait tata ruang. Apalagi dalam pembahasan RTRW ini sangat terikat dengan Undang-Undang Cipta Karya soal kewenangan pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten kota yang diatur didalamnya. Baik tentang RTRW. “Ya bisa kita katakan sementara ini dalam pembahasan Raperda RTRW masih staknan,” katanya.
Namun selama keputusan MK terbaru terkait penyempurnaan peraturan pemerintah soal Undang-Undang Cipta, maka pembahasan Raperda RTRW belum dapat dilakukan. “Sebelum itu kelar, berarti kami terhadap Raperda tentang RTRW staknan,” sambungnya.

Oleh sebab itu langkah yang harus dilakukan Pemprov NTB, dalam hal harus tuntaskan terlebih dahulu mengenai persetujuan Raperda RTRW, Karena sebelum ini belum ditetapkan tentu tidak bisa terwujud. “Ya ini yang diselesaikan dulu. Artinya RTRW harus ditetapkan terlebih dahulu,” tutupnya.
Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu sebelumnya mengatakan, berakhirnya izin lokasi proyek Global Hub Bandar Kayangan telah berakhir pada November 2021. Hingga pihaknya belum mengetahui perkembangan terakhir. “Saya belum tahu persis perkembangan ke depannya, kerena saya belum bertemu langsung dengan Dr Son Diamar yang mengurus ini,” katanya saat ditemui di pendopo gubernur beberapa waktu lalu.

BACA JUGA :  Penyebab Kematian Tragis Dokter Rika Akhirnya Diketahui

Meski ia tetap berharap keberlanjutan proyek Global Hub Bandar Kayangan tetap dilanjutkan. “Tentu harapan kita menginginkan Global Hub ini akan di wujudkan karena daerah ini sangat memerlukan itu (KLU) kepentingan daerah juga di samping dunia internasional,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Djohan meminta peran Pemprov NTB untuk menindaklanjuti serta berkomunikasi dengan pemerintah pusat karena dirinya tidak tahu apakah proyek tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. “Ya harapan saya sebagai kepala daerah tentu program ini bisa di wujudkan. Saya kira pemprov juga berusaha untuk bisa, supaya program itu jadi. Kita sudah bicara juga dengan Pak Gubernur, gubernur komunikasi dengan pusat. Jadi kita juga belum tahu terjadi tidaknya, mudah-mudahan kita doakan bersama,” tutupnya.

Diketahui, rencana pembangunan Global Hub sudah dipatok areal lahan 7.030 hektare. Lahan seluas itu mencakup enam desa, di antaranya Desa Selengen dua titik seluas 1.058 hektare lebih untuk rencana membuat kawasan perindustrian yang terdiri dari kilang minyak, pelabuhan dan industri. Sedangkan di titik lain seluas 532 hektare lebih untuk rencana kegiatan membuat kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran.

Kemudian di Desa Gumantar seluas 1.389 hektare lebih untuk rencana kegiatan membuat kawasan perumahan dan permukiman, jasa dan perkantoran, juga membuat kilang minyak, pelabuhan dan industri. Desa Salut seluas 587 hektare lebih direncanakan untuk membangun kilang minyak, pelabuhan dan industri.

Selanjutnya juga dua desa di Kecamatan Bayan yakni Desa Akar-Akar sekuas 2.830 hektare lebih yang akan diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, jasa dan perkantoran. Serta Desa Mumbul Sari seluas 966 hektare lebih yang akan diperuntukan bagi kilang minyak, pelabuhan dan industri. Adapun area Global Hub itu nanti akan menyasar sepanjang panjang pantai dari Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan sampai Mumbul Sari, Kecamatan Bayan. (sal)