MATARAM-Masalah kekeringan di NTB tidak pernah absen setiap tahunnya. Tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran dalam penanggulangan masalah kekeringan. Bahkan tahun ini anggaran bencana kekeringan belum jelas berapa dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Asisten III Setda Provinsi NTB H Lalu Syafi’i mengatakan, sampai saat ini beberapa wilayah NTB sedang menghadapi musibah kekeringan. Beberapa lokasi ini memang dari beberapa tahun-tahun sebelumnya sudah mengalami kekeringan. Namun masalah anggaran menjadi permasalah di setiap di kabupaten/kota, bahkan pemeritah provinsi belum menetapkan berapa alokasi anggara yang disiapkan untuk penanganan bencana kekeringan tahun ini. “Ya terkait dengan anggaran, Kalak (Kepala Pelaksana) BPBD Provinsi saya minta untuk segera ke BNPB pusat, untuk meminta anggaran Dana Siap Pakai (DSP) untuk darurat kekeringan untuk segara kita susul,”katanya seusai melaksana pertemuan terkait dampak kekeringan di kantor Gubernur NTB, Senin (24/8).
Diakui, pemerintah kabupaten/kota telah memiliki armada untuk pendistribusian air bersih bagi warga di daerah kekeringan ini. Namun operasional pendistribusian dan penanganan dampaknya masih terbentur anggaran.Sedangkan Pemprov sendiri kata Safi’i sebetulnya sudah dialokasikan melalui Belanja Tak Terduga (BTT). Namun sayang anggaran tersebut sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Kalau kita dari provinsi sudah kita alokasikan dari BTT, tapi kan sudah terpakai di Covid (bencana non alam). Sebenarnya kita sudah ready setiap tahunnya dana bencana alam untuk tanggap darurat,”tegasnya.
Pemprov NTB tidak menyangka kalau mewabahnya pendemi Covid-19 mulai pada awal Maret lalu, sehingga dana tersebut difokuskan dalam penanggulangan Covid-19. Makanya untuk dana kekeringan masih diusahakan. “Untuk kekeringan dananya bukan kosong, tetapi semua berjalan sebagaimana mestinya. Bupati juga melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk semua daerah. Kita juga di provinsi melakukan ikhtiar-ikhtiar sambil mencari anggaran-anggaran yang ada untuk menjalankan tugas ini,”ujarnya.
Disamping masih mencari alokasi anggaran untuk mengatasi dampak kekeringan, kata Safi’i ada beberapa strategi juga dilakukan. Diantaranya menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan untuk bisa ikut berkontribusi dalam mengalihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengatasi kekeringan di NTB. “Kita juga menggundang perbankkan, perusahaan-perusahaan mungkin dana CSR nya bisa membackup,”katanya.
Musim kemarau tahun ini diprediksikan akan berakhir sampai November atau akhir Desember 2020. “Ya kalau prediksi BMKG musim kemarau tahun sampai November sudah masuk musim penghujan. Makanya kita lakukan evaluasi hari ini (Senin,red) baik sama perwakilan Danrem dan Polda NTB, agar segara kita sama mengatasi mesalah kekeringan,”pungkasnya.
Ditempat yang sama juga, Plt. Kepala BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi menjelaskan, kekeringan yang sudah menyebar di sembilan kabupaten/kota di NTB. Tercatat 75 kecamatan dan sebanyak 199.294 KK atau 705.691 jiwa masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan . Bahkan di beberapa desa sudah dilaporkan telah terjadi kelangkaan air bersih, sehingga kabupaten/kota saat ini sedang berupaya untuk melakukan pendistribusian air bersih kewilayah-wilayah tersebut. “Mengenai usulan anggaran pembiayaan termasuk juga BTT maupun DSP semua sudah kita lakukan, baik di pemerintah provinsi dengan proposalnya, begitu juga ke BNPB sudah kita sampaikan,”akuinya.
Bahkan, lanjutnya, pihaknya sudah meminta BNPB agar segera diprioritaskan. Apalagi semua kabuapten/kota sudah melakukan segala upaya untuk mengatasi persoalan kekeringan. Mulai pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus sudah melakukan pendistribusian air bersih buat masyarakat yang terdampak kekeringan. “Artinya kabupaten/kota ini sudah hampir pingsan, tapi kita di provinsi belum karena anggaran belum ada. Apalagi mereka (kabupaten/kota) sangat berharap BTT dari provinsi ini minimal bisa untuk dipakai buat penanganan pendistribusian air bersih. Kita juga berharap di BNPB juga begitu, tapi mudah-mudahan BNPB ini tetap kita gedor supaya memprioritaskan penanganan darurat kekeringan kita,”harapnya.
Masalah nominal anggaran dari BTT, Ahmadi enggan membeberkan berapa anggaran yang sedang diperjuangkan untuk menangani masalah kekeringan. Meski menurut Ahmadi besar anggaran untuk bisa menyelesaikan masalah kekeringan di NTB setidaknya Rp 37 miliar. Dana itu nanti digunakan untuk berbagai kebutuhuan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. “Ya kalau anggara setidaknya kita harus memiliki sekitar Rp 37 miliar, baik untuk kita gunakan untuk pembuatan sumur bos dan kebutuhan lainnya,”ucapnya. (sal).
