MATARAM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB hingga saat ini belum menggelontorkan anggaran untuk mengatasi masalah dampak kekeringan.
Ada sembilan kabupaten/kota sudah menetapkan status darurat kekeringan. Bahkan Pemkab Lombok Timur sudah meningkatkannya ke tanggap darurat kekeringan. Tapi saat ini pemprov sendiri masih berhitung-hitung berapa anggaran yang akan digelontorkan.
“Ya tetap kita akan anggarkan, tetapi kita masih berhitung-hitung dulu data dan masukan yang ada,”ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi.
Mengenai berapa jumlah anggaran yang nanti akan digelontorkan untuk mengatasi masalah kekeringan, lanjutnya, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab, pihaknya masih melihat tingkat keseriusan dan keparahan dampak dari kekeringan ini. “Ya nanti kita lihat berdasarkan keseriusan dan tingkat keparahannya,”ujarnya.
Beberapa bulan lalu Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB telah mengajukan angaran baik ke pemprov maupun ke pemerintah pusat untuk mengatasi masalah bencana kekeringan di NTB. Jumlah yang telah diajukan sebasar Rp 8 miliar dengan sumber dana dari APBD. Sementara ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui dana siap pakai dengan sumber dana dari APBN sebesar Rp 40 miliar. Dikatakan Sekda, pihaknya sedang melakukan pendataan dampak kekeringan berdasarkan kondisi di lapangan, apalagi beberapa hari ini sudah turun hujan. “Kita sedang data, karena kemarin juga sudah terun hujan kan. Kalau statusnya darurat kekeringan ya, tapi perlu kita lihat fakta di lapangan lagi. Tidak bisa kita hanya lihat dari status, kita harus lihat lagi fakta di lapangan,”terangnya.
Dari yang dikeluarkan BPBD NTB per tanggal 16 September 2020 lalu kekeringan yang melanda sembilan kabupaten/kota mencatat berdampak pada 206.875 kepala keluarga (KK) atau 736.492 ribu jiwa yang tersebar di 77 kecamatan dan 357 desa. Rinciannya Lombok Barat ada enam kecamatan, 28 desa dengan masyarakat terdampak 8.064 KK atau 32.255 jiwa. Di Lombok Tengah ada delapan kecamatan, 83 desa dengan masyarakat terdampak 69.294 KK atau 273. 622 jiwa. Di Lombok Timur ada 15 kecamatan, 82 desa dengan masyarakat terdampak 65.764 KK atau 199. 171 jiwa. Lombok Utara, ada lima kecamatan, 19 desa dengan masyarakat terdampak 8. 661 KK atau 26. 036 jiwa
Selanjutnya, di Sumbawa Barat ada tiga kecamatan, 13 desa dengan masyarakat terdampak 2.716 KK atau 10. 302 jiwa. Sumbawa, ada 17 kecamatan, 42 desa dengan masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.756 jiwa. Dompu, ada delapan kecamatan, 34 desa dengan masyarakat terdampak 16.936 KK atau 51. 577 jiwa. Kota Bima, ada lima kecamatan, 18 desa dengan masyarakat terdampak 7.416 KK atau 22. 989 jiwa. Dan Kabupaten Bima, ada 10 kecamatan, 36 desa dengan masyarakat terdampak 7.835 KK atau 39.175 jiwa. “Ya ini data terakhir sampai tanggal 16 September lalu. Saat ini sebagian kabupaten/kota sedang berupaya melakukan distribusi bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang sudah mulai merasakan dampak dari bencana kekeringan,”tambah Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ibrahim Kurniawan saat menyampaikan update terkini dampak kekeringan di NTB. (Sal)
