MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan tema “Digitalisasi Transaksi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Lebih Transparan”, pada Kamis, 10 Oktober 2024, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menegaskan bahwa digitalisasi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan di era globalisasi dan disrupsi teknologi. Menurutnya, pemerintah dituntut untuk adaptif dan bergerak cepat agar dapat bersaing dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Melalui digitalisasi, cara kerja dan pemberian pelayanan masyarakat akan terus ditingkatkan. Digitalisasi juga menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing daerah,” ujar Pj Gubernur Hassanudin saat membuka acara tersebut.
Ia menambahkan bahwa TP2DD memiliki peran penting dalam mewujudkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung digitalisasi di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan transaksi pemerintah. Langkah ini diharapkan akan menghasilkan Peta Jalan (Road Map) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang tepat dan efektif.
Dalam acara ini, juga dibahas berbagai strategi untuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital masyarakat, mengingat masih adanya tantangan di beberapa wilayah NTB yang belum terjangkau oleh jaringan sinyal yang memadai.
Kepala Bappenda NTB, Hj. Eva Dewiyani, menyoroti pentingnya digitalisasi untuk mendukung peningkatan PAD di masa mendatang. “Meskipun masih ada tantangan terkait infrastruktur di beberapa wilayah NTB yang blank spot atau sulit sinyal, digitalisasi tetap menjadi kunci peningkatan PAD yang lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya sosialisasi intensif dan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi digitalisasi ini.
Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Provinsi NTB dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan, sehingga mampu memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan PAD yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“Berharap NTB akan menjadi percontohan nasional dalam hal digitalisasi pemerintahan, sekaligus memimpin inovasi dan kolaborasi di tingkat nasional,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah yang tepat, Provinsi NTB siap menghadapi tantangan era digital dan bertransformasi menjadi daerah yang unggul dalam pengelolaan transaksi pemerintahan berbasis digital. (rat)