MATARAM—Sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kekosongan, setelah beberapa pejabat senior memasuki masa pensiun, ditambah ada yang mengajukan pengunduran diri untuk mengikuti Pilkada. Kekosongan ini mencakup beberapa posisi eselon II yang vital bagi pemerintahan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Samsul Rizal, menjadi salah satu pejabat yang resmi pensiun pada 1 September 2024. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Mohammad Rum, dan Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, juga diketahui memgajukan pengunduran diri dari jabatannya. Kedua pejabat ini memilih mundur dar ASN untuk maju dalam Pilkada Kota Bima dan Pilkada Lobar yang akan digelar pada November 2024.
Berikutnya di level eselon II lainnya, beberapa posisi pejabat yang juga lowong antara lain Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB.
Kemudian Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang ditinggalkan Muhammad Nasir setelah resmi pensiun pada 1 Mei 2024. Selain itu, empat Wakil Direktur di RSUD NTB juga mengalami kekosongan.
Menanggapi kondisi ini, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menyatakan bahwa meskipun ada kekosongan jabatan, semua sistem pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Ia memastikan bahwa regenerasi dan kesiapan sudah disusun dengan baik, sehingga pengisian jabatan dilakukan segera setelah ada kekosongan. “Tidak ada istilah vacuum power (kekosongan jabatan),” tegas Hassanudin, Jumat (30/8).
Terkait rumor mengenai Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, yang dikabarkan berniat mengundurkan diri demi keinginannya menjadi pejabat di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Hassanudin membantah hal tersebut. Ia menyebut bahwa informasi tersebut, hanyalah keinginan pribadi dan belum ada keputusan resmi. “Bukan memgundurkan diri, itu cita cita,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, tidak menampik bahwa memang banyak jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB yang kosong. Namun demikian, mantan Kepala Satpol PP NTB ini menegaskan bahwa kekosongan jabatan itu telah diisi sementara oleh Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt). “Kan sudah ada Plh dan Plt,” singkat Yusron.
Saat ditanya mengenai kapan pengisian pejabat definitif akan dilakukan? Yusron memilih menghindar, dan hanya menjawab dengan senyuman. “Dijawab dengan senyum. Senyum menarik,” kelitnya. (rat)
