Pemprov NTB Dinilai Belum Serius Tangani Kemiskinan Ekstrem

Faisal Haris/radarlombok.co.id Akhdiansyah
Faisal Haris/radarlombok.co.id Akhdiansyah

MATARAM — Komisi II DPRD NTB menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di NTB. Pasalnya, masyarakat NTB yang tercatat miskin ekstrem pada Maret 2022, masih ada sebanyak 176.029 jiwa.

Kritikan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah, bahwa belum ada terobosan (inovasi) program yang dicanangkan Pemprov NTB untuk memangkas angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi jumlahnya.

“Tidak ada orientasi ke situ (kemiskinan), normatif semua. Sebenarnya yang banyak program pengentasan kemiskinan yang bersifat auto atau turunan program pemerintah pusat. Pemprov harus menemukan inovasi dalam artian bentuk yang lebih konkret dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Langkah inovatif ini yang tidak terlihat, makanya kita pesimis bisa dituntaskan,” kata Guru Toi, sapaan akrab politisi PKB ini saat ditemui wartawan di Mataram, Rabu (4/1).

Jika melihat mata anggaran yang tertuang dalam APBD NTB 2023, sambung Guru Toi, khususnya di bidang ekonomi, mayoritas digunakan untuk membayar utang pada 2022 yang lalu. Kemudian ada item pembayaraan tenaga kontrak di bidang ekonomi yang menghabiskan anggaran sekitar Rp460 miliar.

Sementara untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB perlu memulai dengan memenuhi hak dasar masyarakat. “Jadi kami sarankan Pemda menentukan titik vitalnya di mana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Pemuhi hak-hak dasar, bikin program semacam itu. Misal kalau ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke mana arahnya, ke siapa, dan apa impact-nya selama ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Jadwal Pembahasan Adendum GTI Diatur Ulang

Sementara jika dilihat dari visi misi di RPJMD 2018-2023, dalam program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, lompatannya memang cukup jauh. Hanya saja belum memenuhi hak dasar yang diharapkan masyarakat. “Kalau kita melihat visi misi di RPJMD, program Zul-Rohmi ini lompatannya jauh, tetapi belum penuhi hak dasar,” tambahnya.

Untuk itu, ia menyarankan perlunya Pemprov NTB agar menghimpun data kemiskinan by name by adress. Hal ini, penting untuk memotret gambaran detail angka kemiskinan ekstrem di NTB. Sebab, jika data secara by name by adress sudah tersedia dengan baik, maka sumber daya yang dikerahkan juga dapat terukur kepada setiap segmen.

“Jadi akan tergambar dari program-program yang ditelurkan. Dimana-mana kehadiran pemerintah berperan besar mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, mengatasi pengangguran, tetapi ini belum dilakukan dengan gemilang. Ini fakta yang terabaikan,” sentilnya.

Sebelumnya, Kepala BPS NTB Wahyudin mengungkapkan bahwa data kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan oleh BPS dan TNP2K pada dasarnya sama, yaitu dengan menggunakan perhitungan Bank Dunia.

Dimana warga yang masuk kategori miskin ekstrem adalah mereka yang rata-rata pengeluarannya 1,9 Dolar Amerika PPP (purchasing power parities/paritas daya beli), atau setara dengan Rp 11.941 per orang per hari.

“Dengan Inpres No 4/2022 kemiskinan ekstrem mau dihapus di tahun 2024, yang sebenarnya sasaran dari SDG’s itu di tahun 2030. Namun oleh Pak Presiden dimajukan 6 tahun, yaitu dari tahun 2030 menjadi 2024, bahwa kemiskinan ekstrem harus nol persen,” kata Wahyudin.

Baca Juga :  Warga Kembali Pagar Akses Jalan Sirkuit Mandalika

Sementara Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyebutkan bahwa masyarakat NTB yang tercatat miskin ekstrem berdasarkan data bulan Maret 2021, ada sebanyak 4,78 persen atau 252.048 jiwa.

“Namun di bulan Maret 2022, kemiskinan ekstrem turun menjadi 3,29 persen atau 176.029 jiwa. Dengan kata lain ada penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1,49 persen,” jelas Nelly.

Menurut Nelly, ada tiga program utama yang sedang dijalankan oleh Pemprov NTB untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Pertama yaitu menekan pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial (Bansos) dan sejenisnya.

“Kemudian yang kedua dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industrialisasi dan Ekraf (ekonomi kreatif). Serta yang ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan, salah satunya dengan melakukan verifikasi dan validasi data,” ujar Nelly.

Dijelaskan Nelly, kegiatan verifikasi dan validasi data yang digunakan yaitu data yang bersumber dari P3KE. Dimana jumlah warga miskin ekstrem yang disasar ada dalam angka 1,8 juta jiwa.

“Jadi data kemiskinan ekstrem bukan sebanyak 1,8 juta jiwa. Namun itu merupakan data pensasaran kemiskinan ekstrem di NTB. Dimana sesuai dengan Instruksi Presiden di tahun 2024, Insya Allah kemiskinan esktrem kita akan terhapus dengan program-program yang sedang dijalankan,” pungkasnya. (sal)

Komentar Anda