Ia meminta dipercepat karena kondisi tata ruang Kota Mataram sudah parah. Salah satu buktinya, banyaknya lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman. Ini mengancam ketahanan pangan di masa mendatang.
“Revisi Perda kita minta ditetapkan secepatnya, sehingga jelas regulasi yang dibutuhkan pemkot,” terang.
Ia juga meminta, eksekutif untuk tetap koordinasi dengan Pemprov NTB seperti apa kelanjutanya. ‘’Sudah terlalu lama, sehingga pembangunan juga tersendat selama ini di Kota Mataram. Bukan hanya investor besar namun masyarakat juga merasakan,’’ singkatnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H Muhtar juga meminta ekskutif mempercepat koordinasinya ke Pemprov NTB. ‘’Ekskutif harus intens koordinasi dengan Pemprov, jangan sampai ditunda-tunda terus,’’ katanya.
Prosesnya selama ini sudah jelas dari pembahasan pansus sampai penetapan hasil. Tinggal menunggu keputusan pemerintah provinsi serta kementrian ATR, terkait dokumen tersebut. (dir)
