Pemprov NTB Diminta Realistis Targetkan PAD

MATARAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB menemukan defisit anggaran dalam APBD 2023 mencapai Rp414 miliar lebih. Angka ratusan miliar tersebut dinilai cukup besar di tengah upaya penyehatan APBD yang kini dijalankan Pemprov.

Anggota Banggar DPRD NTB H Bohari Muslim mengatakan, eksekutif tidak bisa menyepelekan defisit anggaran yang mencapai ratusan miliar. Sebab, di tengah kasus hukum menyangkut legalitas aset-aset produktif, akan mengganggu program penyehatan APBD NTB.

“Kami minta agar kebijakan defisit APBD berjalan. Dan, APBD tahun depan agar disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah,” ujarnya, Kamis (1/8).

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB itu juga berharap, ke depan pemerintah lebih realistis dalam mematok target pendapatan. Khususnya pada komponen pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, realisasi capaian penerimaan daerah selama empat tahun terakhir ini selalu lebih rendah dari target.

Bohari mencontohkan dengan PAD, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah. Di tahun ini realisasinya di bawah 50 persen.

“Kami sarankan agar sejumlah komponen pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target itu sebaiknya dilakukan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah,” katanya.

Menurut Bohari, ini perlu diberlakukan di beberapa tempat, seperti dalam potensi pendapatan di Gili Trawangan. Jika ada kerja sama dengan pihak ketiga atau investor, pendapatan akan lebih maksimal.

“Ini penting agar ada progres capaian pendapatan yang riil,” tegasnya.

Di luar defisit anggaran, Bohari juga mengingatkan agar konsistensi Pemprov NTB dalam pembayaran cicilan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp750 miliar.

Pinjaman Pemprov NTB ke PT SMI digunakan membiayai dua proyek strategis, yakni pengembangan fasilitas RSUP NTB melalui pembangunan gedung Trauma Center dan IGD Terpadu yang dilengkapi helipad dengan nominal Rp500 miliar.

“Ingat cicilan dimulai tahun 2023 dan akan selesai pada tahun 2029. Di mana, RSUD Provinsi setiap bulannya mencicil pembayaran utang mencapai Rp7-8 miliar,” pungkasnya. (rie)

Komentar Anda