
MATARAM – Pemerintah pusat menugaskan Perum Bulog NTB untuk menyerap 350 ribu ton setara beras di 2025 ini. Target pengadaan pada 2025 ini naik hampir 500 persen dari tahun -tahun sebelumnya, yang hanya 70 ribuan ton setara beras. Untuk mencapai target 750 ribu ton gabah kering panen atau setara dengan 350 ribu ton setara beras itu, membutuhkan kerja extra dari Perum Bulog NTB.
Perum Bulog NTB bisa bernafas lega untuk mencapai target penugasan sebanyak 350 ribu ton setara beras. Hal itu setelah Pemprov NTB memastikan memberikan back-up penuh Bulog untuk mencapai target pengadaan sebanyak 350 ribu ton setara beras.
“Pemprov NTB akan turun tangan memberikan dukungan dan back up secara penuh dengan melibatkan seluruh OPD terkait, agar target pengadaan bisa tercapai pada 2025 ini,” kata Asisten II Setda NTB H Fathul Gani usai menggelar pertemuan bersama Bulog NTB yang dihadiri Pimwil Bulog NTB Sri Murniati bersamas sejumlah kepala dinas OPD terkait di Kantor Bulog NTB, Rabu (15/1).
Fathul Gani menegaskan, harga pembelian pemerintah (HPP) sudah mengalami perubahan dari Rp5.000 /kg GKP (gabah kering panen) naik menjadi Rp6.500 per kg.
“Dalam pertemuan tadi, kami siapkan dan sepakati langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan target pengadaan sebanyak 350 ribu setara beras itu bisa tercapai,” kata Fathul Gani.
Gani juga menjelaskan berbagai cara dilakukan Pemprov NTB untuk membantu mencapai target pengadaan beras sebanyak 350 ribu ton. Mulai dari mengaktifkan kembali Pergub NTB tentang pembatasan membawa keluar gabah dan beras ke luar NTB, dengan cara menempatkan petugas di pintu ke luar NTB, seperti di Pelabuhan. Begitu juga memasang spanduk di sejumlah titik dan melibatkan langsung Dinas Pertanian, agar mengingatkan petani, gapoktan dan poktan, termasuk pengusaha lokal, agar menjual gabah dan berasnya kepada Bulog yang nantinya menjadi beras cadangan pemerintah (CBP).
“Kami optimis target 350 ribu setara beras itu bisa tercapai dengan kerja sama semua pihak membantu Bulog dalam melaksanakan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk mensukseskan swasembada pangan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog NTB Sri Muniati mengaku tugas menyerap 350 ribu ton setara beras ini bukan hal ringan, sebab jumlahnya berlipat dari target serapan sebelumnya. Kendati demikian, Bulog NTB optimis dengan kerja sama dan perhatian yang luar biasa dari Pemprov NTB ikut mendukung dan ambil bagian mensukseskan penugasan pemerintah pusat di daerah.
“Dukungan dari bapak Pj Gubernur, Asisten II dengan langsung turun dan konsolidasi semua jajarannya untuk ikut rapat ini membuat kami menjadi lega dan menjadi lebih optimis mencapai target pengadaan 350 ribu ton setara beras pada 2025 ini,” katanya.
Sri Muniati mengungkapkan, beras yang diserap ini nantinya menjadi cadangan beras pemerintah (CBP). Harga beli Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp6.500. Dengan pembelian ini, maka tidak ada lagi hasil panen di NTB yang memenuhi persyaratan kualitas di bawah harga HPP. Kadar airnya, sesuai ketentuan adalah 25 persen GKP dan kadar hampanya 10 persen di tingkat petani. Kalau dibawa ke penggilingan menjadi Rp6.700.
“Untuk gabah kering giling (GKG) harganya Rp8.000 dengan syarat atau kualitas, kadar air 14 persen dengan kadar hampanya 3 persen. Jika nantinya dibawa kegudang Bulog, maka harganya menjadi Rp8.200,” pungkasnya. (luk)