Pemprov Klaim Surplus, Bulog Pertanyakan Data Stok Beras NTB

MATARAM — Ditengah rencana Perum Bulog NTB untuk mendatangkan 17 ribu ton beras dari Jawa Timur, Perum Bulog diminta untuk cermat dalam melakukan perhitungan terkait kebutuhan beras impor tersebut. Pasalnya, stok beras di NTB oleh Pemrov saat ini diklaim surplus.

Dimana berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, ketersediaan beras di dalam daerah mencapai 710.358,68 ton, yang mana stok bahan pokok ini dipastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 63 pekan ke depan.

Sebaliknya Perum Bulog NTB justru mempertanyakan data ketersediaan beras yang dimiliki Pemprov, dalam hal ini DKP NTB tersebut. Berikut mekanisme perhitungan data stok beras yang dinilai belum jelas. Pasalnya, klaim Pemprov selalu menunjukkan jumlah ketersediaan beras di NTB cukup tinggi. Tapi sayangnya tidak pernah bisa dibuktikan secara real di lapangan.

“Barangnya (beras) ada tidak yang sebanyak 710 ribu ton itu sekarang? Itu persoalannya. Kita surplus yakin, tapi perincian barangnya apakah ada di petani, dan berapa petani yang menyimpan gabah? Ada petani yang masih nyimpan gabah, terus di penggilingan berapa?” tanya Kepala Pimpinan Wilayah Bulog NTB, David Susanto saat ditemui di Mataram, Kamis (14/12).

Bulog kata David, tidak pernah membantah NTB sebagai daerah yang surplus beras di Indonesia. Hanya saja, jika sudah timbul rincian data stok beras yang mencapai 710 ton lebih beras. Maka pihaknya mulai mempertanyakan sumber data stok beras tersebut.

“Bagimana cara ngitung jumlah ribuan penggilingan di NTB, distributor berapa (stok beras, red), lalu di berapa ratus pasar, di toko-toko berapa, di konsumen juga berapa. Bulog mempertanyakan stok beras yang 710 ton itu posisinya dimana rinciannya,” heran David.

Menurut David 710,358.68 ton beras yang diklaim Pemprov NTB bukan real jumlah stok beras di lapangan, melainkan hanya proyeksi dari hitungan produksi gabah. Jika demikian stok beras yang dimiliki NTB, tidak mungkin Bulog mau mendatangkan puluhan ribu ton beras dari luar daerah. Bulog kata David, pasti akan menyerap gabah para petani lokal.
Jangankan data stok beras saat ini, bahkan menurut David, jumlah beras yang dikirim NTB keluar daerah pun luput dari perhitungan Pemprov. “Ayolah ngitung yang benar, makanya Bulog mau datangkan beras dari luar (daerah) tidak ada yang protes. Apakah ada institusi yang meragukan. Dinas Pertanian saja oke (impor beras) karena perhitungan dia mulai November Desember Januari defisit produksi. Kalau memang benar ada, tidak akan kacau balau seperti ini,” tandasnya.

Karena tidak ada opsi selain mendatangkan 17.000 ton beras dari Jawa Timur, maka rencananya pada tahap awal beras sebanyak 7 ribu ton akan tiba di NTB pada 17 Desember 2023 besok. Beras ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dalam daerah. Berikutnya untuk penyaluran bantuan pangan (Bapang) di NTB.

“Ini sudah proses kirim dari Jawa Timur sebanyak 17 ribu ton, 2 ribu ton ke Bima dan 5 ribu ton ke Mataram (Kanwil). Sampainya kurang lebih 16, 17 Desember, dan jumlah itu hanya cukup untuk Januari saja. Pertengahan Januari akan masuk lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB, Abdul Aziz ketika dikonfimasi mengenai data ketersediaan beras di NTB, seperti yang disinggung pihak Bulog, tidak mengelak. Dia menjelaskan angka 710,358.68 ton beras itu tidak real (nyata), tetapi hanya neraca produksi. Angka tersebut kata Aziz, merupakan hasil perhitungan produksi gabah yang didapat dari Dinas Pertanian.

“Bukan (data ketersediaan beras, red), itu kan hitungan produksi pada bulan yang bersangkutan, berapa nanamnya, puso, berapa gagalnya. Jadi ini bukan (real ketersedian beras, red), itu perhitungangan produksi, kalau mau real di Bulog,” ujarnya.

Lantas, berapa jumlah real ketersediaan beras di NTB diluar stok yang ada di gudang Bulog ? “Ini yang belum bisa kita hitung, karena kan ada di petani, ada di penggilingan, dan itu yang belum kita hitung,” akunya.

Terhadap rencana Bulog untuk mendatangkan 17 ribu ton beras dari Jawa Timur dalam waktu dekat ini, pihaknya tidak ingin berkomentar banyak. Namun yang jelas, beras di NTB akan defisit hingga Januari 2024, karena kondisi belum panen di tingkat petani.
Sementara beras dari Bulog itu akan diambil untuk penyaluran program Bapang, SPHP dan gerakan pangan murah, hingga cadangan pangan pemerintah. “Bisa jadi (impor beras, red), janganlah pancing-pancing seperti itu,” elaknya. (rat)

Komentar Anda