Pemprov Klaim Buta Aksara Tuntas

MATARAM – Data  Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi NTB terbanyak penyandang buta aksaranya diragukan.

Berdasarkan data BPS, dari seluruh Provinsi di Indonesia, NTB menempati urutan nomor satu terbanyak buta aksara sekitar 10,62 persen atau 315.258 orang. Setelah NTB, angka buta aksara tertinggi adalah sulawesi Barat (Sulbar) sebesar 7,63 persen, Sulawesi Selatan (Sulsel) 7,15 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 6,94 persen dan Jawa Timur 5,78 persen. “Kita bingung dengan data BPS, kita sudah berantas buta aksara secara massif beberapa tahun lalu tapi kok datanya begitu,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB H Suruji saat pemaparan Neraca Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di NTB, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa kemarin (21/6).

Suruji juga yakin angka buta aksara di NTB telah tuntas sejak tahun 2012. Terlebih lagi sejak tahun 2009 – 2012, program Angka Buta Aksara Nol (Absanol) sangat gencar dilakukan.

Pada tahun-tahun tersebut, intervensi secara massif dilakukan melalui anggaran dari APBD dan juga APBN. Nama-nama masyarakat yang tidak bisa membaca diinventaris lalu didatangi sampai ke pelosok-pelosok kampung. “Kita sudah tuntas pengentasan buta aksara itu kalau di lapangan, di datanya saja yang belum tunats,” ujarnya.

Persoalan data yang tidak valid tersebut didukung juga oleh para perwakilan kabupaten/kota yang hadir dalam acara pemaparan neraca pendidikan. “Tadi Asisten I Lombok Tengah sudah ungkap juga, kalau sebenarnya data BPS kurang tepat karena mungkin metodenya yang tidak tepat,” kata Suruji.

Dijelaskan, petugas BPS turun ke masyarakat yang tidak diketahui psikologisnya. Apa yang disampaikan masyarakat langsung dicatat dengan baik, padahal belum tentu itu benar sesuai fakta.  Pasalnya, masih ada anggapan di masyarakat apabila ada petugas  yang datang, maka akan dicatat untuk mendapatkan bantuan. Agar  bisa mendapatkan bantuan, haruslah memberikan keterangan seolah-olah miskin atau seolah-olah tidak bisa membaca.

Dikpora sendiri tidak ingin mempersoalkan terlalu jauh adanya perbedaan data tersebut. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana menekan angka drop out, mempermudah akses pendidikan melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. “Kita sudah tuntas masalah buta aksara, hanya masih ada di data saja kok tapi kalau di lapangan sudah selesai,” ujarnya.

Pemaparan Neraca Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dibuka oleh Sekda NTB Rosiady Sayuti. Pemaparan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bima Dahlan M Noer, Associate Director Paramadina Graduate School Abdul Malik Gismar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Asisten I Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Lombok Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Lombok Utara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Bima.

Rosiady menjelaskan posisi NTB dalam neraca pendidikan nasional dari segi APBN yang dialokasikan ke pendidikan masuk ke- 4 terbawah. Total anggaran untuk pendidikan sebesar RP 45 miliar belum termasuk APBD Provinsi untuk pendidikan yang disalurkan melalui BPKAD. “Komitmen Gubernur NTB dalam bidang pendidikan sangat luar biasa. Hal itu, terlihat sejak awal pemerintahan Gubernur NTB di periode pertama NTB masuk ke dalam kuartal pertama hampir mencapai 20 persen dari APBD, namun pada tahun 2012 porsi APBD untuk pendidikan menurun karena terserap untuk membiayai Perda percepatan pemantapan jalan Provinsi. Tetapi penurunan anggaran pendidikan tersebut tertutupi karena ada dana BOS untuk Provinsi,” jelasnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi Dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta mengapresiasi Gubernur   yang mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Selama kurun waktu 70 tahun sejak kemerdekaan jumlah penduduk Indonesia yang melek huruf terus meningkat hingga berjumlah 96 persen. “APBN untuk pendidikan di daerah setiap tahun terus meningkat. Tetapi besarnya anggaran pendidikan jangan dilihat dari jumlahnya, namun bagaimana mengelola anggaran tersebut dengan bijak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ananto memaparkan Kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi, maka IPM akan tinggi. Begitu pula dengan Kabupaten/Kota yang anggaran belanja pendidikan tinggi untuk membantu peningkatan kualitas guru, maka sertifikasi guru juga meningkat. Permasalahan buta aksara cukup tinggi, NTB menyentuh angka 10 persen di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 3-7 persen. (zwr)

BACA JUGA :  Dikpora Protes Data BPS