MATARAM – Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar tidak berdiam diri terhadap rencana pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat.
Pasalnya, rencana tersebut dipastikan terjadi dan kini tinggal menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) saja.
Menurut Mori, daerah NTB meskipun memiliki alam yang kaya tetapi masih sangat bergantung terhadap dana transfer atau perimbangan. Apabila di tengah perjalanan terjadi pengurangan, tentunya sangat berdampak pada kondisi keuangan daerah. "Kita harus antisipasi ini, Pemprov sebaiknya ke Jakarta usahakan jangan sampai NTB kena dipotong," ujarnya saat dihubungi Radar Lombok, Minggu kemarin (14/8).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Pemprov NTB mendapatkan jatah dana transfer sebesar Rp 2.745.049.000.000. Jumlah tersebut sempat dikurangi beberapa bulan lalu karena adanya pemotongan 10 persen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk semua daerah.
Pemotongan atau pengurangan tidak hanya untuk Pemprov saja tetapi Pemkab/Kota juga terancam. Oleh karena itu, antisipasi harus segera dilakukan agar NTB tidak terkena pemotongan tersebut. "DAK sudah dipotong, dulu DID (Dana Insentif Daerah) juga dipotong. Sekarang jangan sampai kita kena lagi, dulu juga kita berpikirnya DID tidak mungkin dipotong tapi buktinya kita dipotong," kata Mori.
Langkah yang bisa diambil dan harus segera dilakukan Pemprov adalah menjelaskan ke pemerintah pusat, bahwa NTB jangan sampai terkena pemangkasan. Terlebih lagi fiskal NTB juga sempit, lebih baik kebijakan tersebut diterapkan untuk daerah-daerah lain yang sudah maju dan APBD-nya stabil saja.
Pengurangan Rp 200 miliar atau Rp 300 miliar tentu sangat memberikan dampak buruk. "Kami di DPRD sudah coba komunikasi, sekarang Pemprov juga harus jelaskan sedetail-detailnya ke pusat. Sekarang saatnya sebelum PMK keluar, kalau PMK sudah keluar mau tidak mau kita harus terima dengan lapang dada," sarannya.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin mengaku sangat tidak setuju terhadap rencana pemotongan tersebut. Dirinya akan membicarakan masalah ini dengan Gubernur. “Kita juga tentu tidak akan tinggal, kita tolak pokoknya. Nanti kita bersurat atau apa lah, saya bicarakan dulu dengan Pak Gubernur,” katanya.
Orang nomor dua di NTB itu menyadari dampak yang akan ditimbulkan apabila dana transfer dipotong. Bisa saja program-program untuk rakyat menjadi terganggu, akibatnya rakyat akan kesal dan menganggap Pemprov tidak becus bekerja.
Amin mengingatkan pemerintah pusat bahwa NTB memiliki alam yang kaya. Pemasukan ke kas negara dari pertambangan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) di Pulau Sumbawa sangat besar. “Seharusnya jatah kita ditambah, diperbanyak. Bukan malah dikurangi,” ujarnya.
Selama ini pemerintah pusat masih memberikan sedikit uang ke NTB, seharusnya bisa lebih banyak lagi karena NTB juga besar memberikan pemasukan ke kas negara. “Wakil rakyat kita yang di pusat juga harus bersuara, jangan sampai dana transfer ke NTB malah dikurangi. Tugas wakil rakyat Dapil NTB donk perjuangkan hak-hak kita di pusat,” tutupnya. (zwr)
