Pemprov Dituntut Perhatikan Jalur Pusuk dan Teluk Nare

Pemprov Dituntut Perhatikan Jalur Pusuk dan Teluk Nare
RUSAK: Talut di salah satu titik jalan pusuk di Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang rusak, belum diperbaiki pemprov NTB.( HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi daerah penyangga gelaran MotoGP 2021. Untuk itu, Pemerintah KLU menuntut Pemprov NTB lebih memperhatikan kondisi jalan provinsi di daerah ini.

Jalur provinsi yang dimaksud yaitu jalur pusuk. Selain itu Terminal Teluk Nare yang digunakan wisatawan menuju tiga gili yang merupakan kawasan strategis provinsi. Termasuk juga perhatian terhadap Pelabuhan Carik di Bayan.

Tuntutan ini disampaikan sejumlah pejabat KLU saat rapat dengan sejumlah Anggota DPRD NTB Dapil Lobar-KLU, Selasa (5/11) kemarin. “Mudah-mudahan bisa disuarakan di tingkat provinsi oleh perwakilan kita yang terhormat ini,” harap Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU Iwan Maret Asmara.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar menegaskan, banyak sekali hal-hal yang perlu didiskusikan soal kebijakan provinsi di Lombok Utara. Seperti pelebaran jalan pusuk, ketika disuarakan oleh kabupaten, pihak provinsi selalu mentok, mengatakan bahwa itu ranah Kementerian Kehutanan. Padahal Gubernur NTB belum bersurat ke Kementerian Kehutanan. “Kita harus coba dulu, bagaimana jalan-jalan di Bima dan Sumbawa itu bisa dilebarkan,” tegasnya.

Jalur pusuk harus dipandang sebagai jalur pariwisata, kemudian jalur itu sangat rawan dengan kondisi belokan dan tebing curam. Tidak hanya itu, Najmul juga menagih janji provinsi yang ingin memperbaiki Terminal Teluk Nare, di mana awalnya pemkab mau menganggarkan namun pihak pemprov menelepon untuk tak menganggarkan karena dialokasikan di provinsi. Nyatanya sampai sekarang tidak diperbaiki. Padahal, Terminal Teluk Nare menuju kawasan stategis provinsi yakni tiga gili. “Kita sekarang menunggu tanggapan, dari hasil diskusi dengan DPRD  bisa disampaikan. Sementara APBD NTB 2020 sudah diketok,” kesalnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD NTB Raden Nuna mengatakan, jalur pusuk memang persoalannya kompleks. Setiap tahun dialokasikan anggaran untuk tambal sulam semata.

Apa disampaikan oleh jajaran Pemkab Lombok Utara akan ditindaklanjuti dengan memanggil para OPD terkait di lingkup pemprov, supaya menjadi perhatian terhadap apa yang disampaikan tersebut. “Nanti akan kita panggil OPD terkait mengenai persoalan itu,” ucap Anggota DPRD NTB lainnya Sudirsah Sujanto. (flo)