Pemprov Disarankan Refocusing APBD 2024 untuk Bayar Utang

Ruslan Turmuzi (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pemprov NTB disarankan untuk melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 untuk membayar sisa utang Pemprov NTB tahun 2023 sebesar Rp 1,298 triliun.

Saran itu disampaikan Anggota Banggar DPRD NTB, Ruslan Turmudzi, setelah melihat pembayaran utang dan nilai beban kwajiban jangka pendek Pemprov yang belum masuk di APBD murni perubahan. Dia menyarankan agar masing-masing anggota DPRD memangkas anggaran pada program pokok-pokok pikiran (Pokir) sebesar Rp 500 juta, guna membantu penyelesaian sisa utang Pemprov.

“Kalau menurut saya dikurangi. Karena kalau tetap seperti ini, ya menumpuk utang itu. Makanya itulah (refocusing anggaran, red) untuk menutupi itu (utang Pemprov, red),” ujar Ruslan, kemarin.

Untuk menyelesaikan sisa utang Pemprov, pemerintah tegas Ruslan, harus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan memangkas pokok-pokok pikiran (Pokir) 65 anggota DPRD NTB yang nilainya mencapai ratusan miliar.

Ruslan menyebut hutang Pemprov ini banyak bersumber dari hutang pokir yang belum dibayar. “Jangan terlalu banyak pokirnya DPRD ini. Karena itu banyak yang membuat utang pada pihak ketiga,” katanya.

Ruslan menyatakan pada APBD 2024 telah dilakukan refocusing. Dimana pokir masing-masing anggota dewan dipangkas sebesar Rp 800 juta atau sekitar Rp 52 milliar untuk efisiensi anggaran. Demi menyelesaikan sisa utang pemprov.

Baca Juga :  Kajati Heran Bos PT Sinta Covid-19 Berbulan-bulan

Tapi setelah dilakukan evaluasi progres secara terus menerus. Ternyata dalam perjalannya masih ada beban yang belum diperhitungkan dan dinilai belum mampu untuk dibayarkan pada tahun 2024. Seperti dana untuk pelaksanaan Pilkada NTB 2024 yang menjadi beban Pemprov.

Sementara tidak mungkin untuk menambah anggaran untuk program baru. Maka dari itu salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan refocusing terhadap belanja-belanja DPRD. Baik pokir maupun eksekutif di APBD Perubahan 2024. Guna sama-sama menutupi hutang pada pihak ketiga.

“Sehingga dalam perubahan inilah kesempatan. Apakah kesempatan perubahan ini menambah anggaran program atau mengurangi,” katanya.

Dewan kata Ruslan sangat setuju dengan saran dari pihak DJPb NTB agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengelola APBD. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. “Karena eksekutif ini banyak menjanjikan. DPRD ini juga banyak menjanjikan. Supaya secara politik dia mampu menyelesaikan utang itu dia bikin program banyak,” ujarnya.

Selain pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Sebenarnya menutupi sejumlah utang pemprov. Pemerintah bisa mengandalkan sumber-sumber pendapatan lainnya. Seperti bagi hasil keuntungan bersih dari PT. AMNT. Dana bagi hasil ini diklaim dapat menyelesaikan utang triliunan rupiah ini. “Sekarang itu yang masuk baru 2021, 2022 apalagi besok 2024. Kita yakin mampu untuk melunasi hutang-hutang terssbut,” ujarnya.

Baca Juga :  Penonton MotoGP Mandalika Diputuskan 100 Ribu

Sebagai informasi jumlah kewajiban Pemerintah NTB tahun 2023 sebesar Rp 1,298 triliun. Hal ini terungkap dalam Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

Asisten III Setda Provinsi NTB Wirawan Ahmad mengatakan kewajinan Pemprov ini terdiri dari dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Adapun utang jangka pendek Pemprov sebesar Rp 695,541 milliar. Sementara untuk kewajiban jangka panjang Pemprov di tahun 2023 tersisa sebesar Rp 603, 59 milliar.

“Hutang ini merupakan sisa hutang kepada PT.SMI untuk pembayaran cicilan pokok dan cicilan bulan,” terangnya.

Mantan Kepala BRIDA NTB ini memastikan hutang jangka pendek 2023 yakan tuntas ditahun ini. Pasalnya baik hutang yang telah terbayar maupun dalam proses pembayaran sudah dialokasikan anggaran untuk penyelesaiannya di APBD 2024.

“Artinya semua kewajiban tersebut kita jamin, kita pastikan akan terselesaikan di tahun 2024. Karena tren penurunan hutang tida saja terjadi di tahun 2022, 2023 tetapi di tahun 2024 pun akan terjadi penurunan karena kita memiliki kewajiban membayar cicilan pokok dan cicilan bunga terhadap hutang jangka panjang kita terhadap PT. SMI yang otomatis akan mengurangi hutang kita secara totalitas kedepannya,” pungkasnya. (rat)

Komentar Anda