MATARAM–Kelangkaan minyak goreng di NTB sangat disesalkan. Apalagi mendekati gelaran event MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022.
Anggota Komisi II DPRD NTB Bidang Pangan dan Pertanian, Akhdiansyah mengatakan, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tak bisa menambah kuota minyak goreng, maka Pemprov diharapkan bisa mendorong agar minyak jelengan atau minyak kelapa dijadikan alternatif untuk mengatasi persoalan kelangkaan. “Sebaiknya pemda dorong minyak jelengan jadi alternatif minyak goreng,” kata Politisi PKB ini di Kantor DPRD NTB, Selasa kemarin (15/3).
Menurutnya, pemda harus mendorong agar industri kecil menengah (IKM) di NTB yang bergerak di minyak jelengan agar dioptimalkan produksinya, sebagai alternatif mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat.
Tetapi kenyataannya, sama sekali tidak ada inisiatif dari pemda untuk menggerakkan IKM yang bergerak pada minyak jelengan untuk mengambil peran mengatasi persoalan kelangkaan.
Padahal, kata dia, banyak IKM di NTB yang bergerak di minyak jelengan. Misalnya di Lombok Barat, Lombok Utara dan kabupaten lainnya di NTB. “Di samping itu, ini juga sebagai bentuk penguatan terhadap IKM kita di NTB,” ucvap Anggota DPRD Dapil Bima, Dompu dan Kota Bima ini.
Ia menilai, pemda terlihat gagap dalam mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng tersebut. Padahal, dalam program JPS Gemilang 2020, minyak jelengan ini jadi salah satu produk untuk memperkuat IKM di NTB berkembang. Pemprov pun berjanji saat itu melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap IKM yang bergerak di minyak jelengan tersebut. Tetapi kenyataannya, sejauh ini tidak terlihat ada pembinaan berkelanjutan terhadap IKM tersebut.
Buktinya, pemprov terlihat gagap dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut. “IKM yang bergerak di minyak jelengan ini bisa jadi solusi. Tetapi tidak dimunculkan. Karena pemprov ini lalai dan PHP saja,” lugasnya. (yan)
