Pemprov Diminta Tidak Alergi Kritik

MATARAM – Pemerintah Provinsi  (Pemprov) NTB diminta untuk tidak alergi terhadap kritikan dari berbagai kalangan.

Beberapa waktu terakhir Pemprov terkesan hanya ingin dipuji dan gerah saat mendapat kritikan. Sikap Pemprov yang dinilai alergi kritik tersebut disampaikan  oleh Syamsul Rahman, Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) NTB. "Sangat tidak menarik ketika pengamat diminta berhati-hati mengeluarkan statement, itu namanya Pemprov alergi kritik," ujar Syamsul  kepada Radar Lombok Jumat kemarin (24/6).

Dia berpandangan, seorang pengamat ekonomi tentunya tidak asal berbicara. Seharusnya Pemprov berterimakasih karena masih ada orang yang mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menengah ke bawah.

Alih-alih menerima kritikan tersebut sebagai masukan dan bahan kajian, Pemprov malah menuding kritikan akan melemahkan semangat pembangunan di NTB. Bahkan seorang yang ahli di bidangnya dianggap asal bicara dan tidak sesuai realita. "Itu baru masalah pertumbuhan ekonomi, sebelum-sebelumnya juga Pemprov terlalu membanggakan diri. Padahal kalau kita mau jujur IPM kita saja diurutan ke-30, kemiskinan masih sangat tinggi di atas rata-rata nasional, pengangguran juga banyak, para pemuda dan kepala keluarga di NTB harus ke Malaysia merantau. Itu fakta, jangan malah Pemprov alergi mendengar fakta itu," pinta Syamsul.

Parahnya lagi lanjut Syamsul, sikap yang ditunjukkan Pemprov sangat tidak mendidik. Misalnya saja tentang data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sering ditentang dan terkadang dipuja-puji. "Kalau data BPS menunjukkan prestasi, dimana-mana data itu diumbar. Terus kalau data BPS menunjukkan kekurangan NTB, malah ditentang habis-habisan," ujar pria yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Nahdhatul Ulama (NU) tersebut.

Ia mencontohkan yang masih segar dalam ingatan masyarakat NTB adalah data tentang buta aksara dan pertumbuhan ekonomi. Pemprov menganggap data BPS tidak valid karena metode survei yang digunakan tidak memahami psikologis masyarakat. Akibatnya, angka buta aksara atau masyarakat yang tidak bisa membaca di NTB tertinggi secara nasional.  Data BPS tersebut ditentang habis-habisan. Begitu juga ketika  angka kemiskinan bertambah tahun lalu, ramai-ramai mempertanyakan data riil yang dimiliki BPS. "Tapi coba kalau. Data BPS bagus, tidak kayak gitu. Kok begini Pemprov sekarang, maunya dipuji terus," katanya.

Ditegaskan Syamsul, apabila orang-orang di Pemprov tidak ingin dikritisi, maka sebaiknya jangan lagi menjadi pejabat publik. Ia menyarankan agar orang-orang tersebut membuat perusahaan sendiri, karena masyarakat tidak akan perduli meskipun jungkir-balik di perusahaannya selama tidak merugikan orang lain.

Pasangan  TGH M Zainul Majdi dan Muhammad Amin kata Syamsul, bisa mengetahui kekurangan dalam pemerintahannya melalui kritikan yang disampaikan orang lain. "Mana mau jajarannya menyampaikan kekurangan atau kelemahan, tentu mereka sampaikan yang baik-baik saja," tandasnya.

Syamsul juga berharap agar Pemprov tidak terlalu reaktif dalam menghadapi kritikan. Seluruh elemen yang ada di NTB memiliki kewajiban yang sama untuk membangun daerahnya. Hanya saja cara dan jalannya yang berbeda sesuai kapasitas masing-masing. (zwr)

BACA JUGA :  Pemprov Tidak Kenal Juara Miss Indonesia 2017