Pemprov Diminta Segera Isi Jabatan Dirut RSUD NTB

KETERANGAN: Direktur Nusa Tenggara Development Institute, Abdul Majid, S.Hi, dan Ketua Mataram Care Society, Taufik Hidayat, ketika memberikan keterangan, Senin (25/1/2021). (ist for radarlombok.co.id)

MATARAM—Awal tahun 2021, gerbong mutasi telah bergulir di lingkup Pemprov NTB. Direktur RSUD Provinsi NTB, H Lalu Hamzi Fikri mendapatkan promosi sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) NTB. Sementara pejabat Kadikes sebelumnya, dr Nurhandini Eka Dewi berpindah menjadi Assisten III Pemprov NTB. Sedangkan jabatan Direktur RSUD Provinsi NTB yang ditinggalkan Hamzi Fikri, kini dibiarkan lowong.

Terkait itu, Direktur Nusa Tenggara Development Institute (NDI), Abdul Majid, S.Hi, mempertanyakan lowongnya jabatan Direktur RSUD milik Pemprov NTB ini, mengingat saat ini masih pandemi Covid-19, dan tren kasus penderitanya juga naik. Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur NTB H Zulkieflimansyah agar segera menentukan pejabat pengganti Hamzi Fikri sebagai Direktur RSUD NTB. “Harusnya jangan sampai lowong. Gubernur harus segera mengisi jabatan Direktur Rumah Sakit daerah ini,” kata Majid, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, RSUD Provinsi NTB merupakan bagian terpenting bagi NTB dalam menghadapi masalah Covid-19. Rumah sakit ini juga vital perannya dalam layanan kesehatan masyarakat NTB secara umum. Sehingga dia meminta Gubernur untuk segera bersikap, dan tidak terpengaruh atau khawatir terhadap tekanan politik serta kepentingan tertentu beberapa pihak dalam menentukan pejabat Direktur RSUP NTB. “Pak Gubernur harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Jangan biarkan rumah sakit yang sangat vital ini berjalan auto pilot karena tak ada yang memimpin. Apalagi ini pandemi Covid-19,” ujarnya.

Senada, Ketua Mataram Care Society (MCS), Taufik Hidayat mengatakan pihaknya juga mendukung agar Gubernur segera menetapkan pejabat Direktur RSUD NTB. “Harus ada segera, karena peran RSUD NTB ini sangat vital di masa pandemi,” ujarnya.

Taufik mengatakan, Pemprov NTB bisa melakukan seleksi melalui Pansel untuk menempatkan Direktur RSUD NTB yang baru. “Ini kan hak Gubernur, pilih saja pejabatnya. Jangan dengar apalagi khawatir dengan tekanan politik dan kepentingan,” ucapnya.

Selanjutnya Majid juga mempertanyakan sikap Pemprov NTB, terkait kasus hilangnya dr Mawardi, mantan Direktur RSUD NTB, yang hingga kini tanpa kabar. Menurutnya, bagaimana pun dr Mawardi adalah ASN yang pernah berjasa untuk NTB.

“Kita tidak masuk ke ranah penyelidikan kepolisian untuk kasus dr Mawardi ini. Tetapi yang kita harapkan ada upaya Pemprov menemukan Mawardi, karena beliau pernah berjasa. Jangan terkesan Pemprov lepas tangan,” pungkasnya. (gt)