MATARAM – Belum terbayarnya utang beban belanja Pemprov NTB pada 2021 terus menjadi sorotan. Terlebih beberapa waktu lalu sejumlah kontraktor proyek mengeluhkan atas belum dibayarkan pekerjaan proyek yang telah dikerjakan oleh Pemprov hingga sekarang.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto menegaskan, bahwa fraksi Gerindra terus melakukan pengawalan atas kebijakan Pemprov NTB. Terutama terkait persoalan utang 2021 yang belum dibayarkan. “Itulah yang kami kawal terus dari Fraksi Gerindra. Terkait kebijakan-kebijakan seperti ini,” ujarnya kepada Radar Lombok, Senin (30/5).
Sudirsah yang juga seketaris Komisi IV DPRD ini, sangat menyangkatkan atas kebijakan Pemprov NTB yang sampai sekarang belum menyelesaikan persoalan utang tersebut. Menurutnya, seharusnya persoalan utang ini sudah dapat diselesaikan, lebih-lebih dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB telah dipotong 20 persen untuk pembayaran utang. “Ini yang kita sayangkan, masak utang 2021 yang sudah kita bahas juga masalah hutang ini sampai dengan pemotongan Pokir DPRD NTB yang sekarang ini di-refocusing 20 persen. Itu untuk pembayaran utang. Dan disepakati juga pembayaran hutang sebenarnya diselesaikan pada 20 April yang lalu. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya,” sesalnya.
Menurutnya, atas kebijakan Pemprov yang belum merealisasi pembayaran utang 2021 dinilai sangat membunuh para pengusaha di NTB. “Bijakan seperti ini sama halnya membutuh pengusaha-pengusaha kecil kita yang ada di NTB. Baik itu kontraktor-kontraktor kecil, sekarang ini mereka teriak, karena memang sudah sekian lama belum dibayarkan,” tuturnya.
Sementara modal usaha yang digunakan oleh para kontraktor atau pengusaha kecil menggunakan modal pinjaman dari pihak ketiga untuk menyelesaian proyek. Seharusnya Pemprov dalam hal ini harus memberbadayakan para pengusaha kecil jangan malah dimatikan usaha akibat tidak segara membayar hutang kepada mereka. “Seharusnya pengusaha-pengusaha kecil ini kita berdayakan dengan baik. Jangan dikecewakan seperti ini. Ini kami dari fraksi Gerindra sangat sayangkan kebijakan pemerintah seperti ini,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, salah satu poin yang menjadi konsen Partai Gerindra dalam menyikapi berbagai persoalan di Pemprov NTB yakni ingin memperbaiki tata kelola keuangan yang sejauh ini diangkap masih amburadur dan lain sebagainya. “Maka fraksi pertai Gerindra ngotot untuk hak interplasi. Jadi bukan masalah pribadi, bukan personal antara pertai Gerindra dengan gubernur. Tapi kita ingin perjuangkan demi kepentingan rakyat, baik itu pengusaha kecil terutama terkait dengan persoalan utang ini,” katanya.
Sebab belum terselesaikan persoal utang ini kepada para pengusaha atau kontraktor, katanya sangat membebani mereka. Apalagi modal yang digunakan hasil dari pinjaman pihak ketiga yang harus mereka segara bayarkan. “Ini kan menyeret mereka ini. Makanya kami sangat sayangkan kebijakan ini terjadi, kita kan kasian sama mereka yang belum dibayarkan sampai sekarang,” tandasnya.
