MATARAM – Komisi V DPRD Provinsi NTB yang membidangi masalah sosial dan perempuan, sangat prihatin terkait banyaknya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dulunya beroperasi di lokalissi Dolly Surabaya dan Kalijodo Jakarta, kini berada di NTB.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut begitu saja tanpa ada tindakan yang tegas. Para PSK tersebut harus dikembalikan ke daerah asalnya. “Serahkan kepada pihak berwajib untuk diamankan, selanjutnya segera dikembalikan ke kampung halamannya,” tegas Ketua Komisi V Hj Wartiah kepada Radar Lombok, Minggu kemarin (14/8).
Menurut Wartiah, NTB sudah dikenal dengan penduduknya yang religius. Apalagi julukan Seribu Masjid tentunya sangat tercoreng dengan banyaknya PSK eks lokalissi Kalijodo dan Dolly. Nama baik NTB akan rusak apabila tidak dilakukan antisipasi sejak awal.
Kedatangan PSK eks lokalisasi Kalijodo dan Dolly bagi Wartiah, hanya membawa pengaruh buruk saja bagi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pemprov NTB bersama aparat bertindak cepat. “Kita khawatir pengaruh negatif yang ditimbulkan kalau dibiarkan,” ucapnya.
Wanita yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD NTB ini menyadari, tidak ada satu wanita pun yang ikhlas menjajakan tubuhnya kepada lelaki buaya. Tapi para PSK tersebut terpaksa melakukan semua itu untuk memperbaiki hidupnya. Iman yang lemah dan kondisi terjepit membuat wanita terjebak dan memilih jalan kesesatan menjadi PSK.
Untuk itu, Wartiah memberikan saran kedua yang bisa diambil oleh Pemprov NTB. Para PSK bisa dibina dan diberikan pelatihan, sehingga untuk memperbaiki hidupnya tidak perlu lagi menjajakan tubuh moleknya. “Bisa dilakukan pembinaan di panti rehabilitasi sosial, agar kembali ke jalan yang benar dan bisa produktif kedepannya setelah mendapatkan pelatihan,” ujar Wartiah.
Pembinaan tentu saja tidak hanya dilakukan untuk PSK eks Kalijodo dan Dolly yang mencari sesuap ansi di NTB. Para PSK lokal juga harus dibina dengan baik dan diberikan skill sehingga mau melepas pekerjaannya saat ini.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta terusik juga jika benar banyak PSK eks Kalijodo dan Dolly datang ke NTB. Dirjaharta yang saat ini sudah mengambil cuti karena akan berangkat haji, tetap memberikan atensi.
Langkah yang akan diambil pihaknya menyikapi persoalan ini yaitu pengumpulan data. Artinya, lokasi-lokasi dimana para PSK tersebut beroperasi harus dikumpulkan terlebih dahulu. “Tolong bantu kita, untuk lulusan Kalijodo dan Dolly operasinya di daerah mana saja,” jawabnya saat dihubungi Radar Lombok.
Diberitakan sebelumnya, banyak PSK yang biasanya menjajakan diri di Kalijodo dan Dolly datang ke NTB mencari peruntungan baru.
Menurut Ketua Komisi Penanggulangan HAIV/AIDS Provinsi NTB H Soeharmanto, setelah Dolly ditutup di Surabaya para PSK terpaksa berkelana ke tempat-tempat yang dinilai strategis seperti NTB. Begitu juga dengan penggusuran Kalijodo di Jakarta, PSK yang sebelumnya beroperasi disana kini tersebar ke berbagai daerah.
PSK dari Dolly saja jumlahnya yang menjual diri di NTB mencapai 700 orang. Angka tersebut diketahui berdasarkan informasi yang diterima KPA NTB. Sementara PSK eks Kalijodo masih belum diketahui jumlahnya, namun sudah terdeteksi di beberapa tempat di NTB.
Tempat PSK tersebut beroperasi di NTB tersebar diberbagai wilayah tujuan wisata. Ada yang di Senggigi, Gili Terawangan bahkan sampai ke Pulau Sumbawa. Di Provinsi NTB sendiri, penyebab utama berkembangnya HIV/AIDS karena heteroseksual atau gonta-ganti pasangan di usia-usia produktif dari 20-49 tahun. (zwr)
