Pemprov Diminta Atensi Angka Pengangguran

H. Lalu Hadrian Irfani ( Faisal Haris )

MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB baru-baru ini merilis data jumlah angka pengangguran per Februari 2022 sebanyak 109.080 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTB pada Februari 2022 sebesar 3,92 persen, turun hanya 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Tingginya angka pengangguran di NTB, mendapatkan reaksi dari Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, H Lalu Hadrian Irfani. Dia mengatakan, data soal angka pengangguran ini terkadang selalu berbeda dengan fakta di lapangan. Ada yang menyebut angka pengangguran berkurang bagi yang pro pemerintah dan ada juga yang mengatakan jika angka pengangguran di NTB meningkat. Namun jika dilihat dari kondisi lapangan memang tidak dapat dipungkiri bahwa angka pengangguran di NTB masih tinggi jika melihat kondisi masyarakat sekarang akibat pendemi Covid-19. “Kenyataan di lapangan masyarakat kita sedang susah akibat pandemi. Tentu kalau kita melihat masyarakat susah maka pengangguaran akan lebih banyak, logikanya begitu. Dan saya belum menemukan indikator yang mengatakan angka pengangguran berkurang,” ujarnya kepada Radar Lombok.

Oleh sebab itu, lanjut politisi PKB asal Lombok Tengah ini, pihaknya mendorong baik kepada legislatif maupun eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB memberikan atensi khusus dalam mengurangi angka pengangguran. “Ya Pemprov seharusnya atensi terhadap angka pengangguran saat ini, untuk bisa membuka lapangan kerja baru bagi warga NTB,” pintanya.

BACA JUGA :  Dewan Minta Eksekutif Segera Selesaikan Temuan BPK

Apalagi pengangguran di NTB, kata Hadrian, didominasi dari lulusan SMA dan Perguruan Tinggi sebagai penyumbang terbesar terhadap angka pengangguran di NTB. “Kalau kita lihat memang pengangguran kebanyak yang dari lulusan SMA, Perguruan Tinggi yang jadi penyumbang terbesar terhadap pengangguran kita saat ini,” katanya.

Hadrian juga memberikan saran dan dorongan terhadap pemerintah agar mencari solusi dalam mengatasi masalah pengangguran supaya tidak semakin bertambah setiap tahunnya. Salah satunya dengan memanfaatkan ekonomi kreatif UMKM untuk dikembangkan, agar stigma pengangguran khususnya di NTB yang salama ini masih tertanam jika tidak jadi PNS tidak mau bekerja. “Stigma Ini coba kita rubah bersama dengan membuka lapangan kerja bagi meraka. Salah satu pengembangan ekonomi kreatif UMKM kita di NTB,” sarannya.

Belum lama ini, sambung Hadrian, Komisi V DPRD NTB sudah mengadakan rapat dengan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB guna mengatasi masalah pengangguran dengan meminta untuk membuka lapangan pekerjaan melalui ekonomi kreatif dengan peningkatan UMKM, berikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, baik bantuan modal, pelatihan dan sebagainya. “Hal ini supaya masyarakat kita lebih kreatif lagi dan bisa menghasilnya uang dari mereka sendiri sehingga tidak mengadalkan harus jadi PNS, honorer dan sebagainya,” ucapnya.

BACA JUGA :  Senat Unram Tetapkan Tiga Calon Rektor

Terlebih sejauh ini, kata Hadrian, tingginya angka pengangguran di NTB dikarenakan kurangnya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Disamping masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah terkait informasi peluang kerja bagi masyarakat. “Kami  lihat masih lemah sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait informasi lowongan kerja. Kita juga belum pernah melihat adanya kegiatan job fair  atau expo lowongan pekerjaan yang dilakukan. Makanya kita dorong untuk digelar dalam mewadahi para pencari kerja,” ucapnya.

Di samping itu juga, kata Handian, pihaknya mendorong kepada pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten kota untuk menumbuh kembangkan wirausaha muda. “Dan hal ini yang juga harus dilakukan,” pungkasnya.
Sekda Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi yang diminta tanggapan soal jumlah angka pengangguran yang dirilis BPS NTB  hingga Februari 2022 sebanyak 109.080 orang, enggan untuk memberikan tanggapan. “Nanti aja yang kalau soal pengangguran itu,” singkat Gita saat ditemui di sela-sela kegiatan di gedung Bhakti Praja komplek kantor gubernur, kemarin. (sal)