MATARAM – Kebijakan pemerintah pusat melakukan rasionalisasi pemangkasan anggaran dalam postur pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 akan berdampak terhadap realisasi janji Presiden RI Jokowi untuk penyertaan modal negara untuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam pengembangan kawasan Mandalika Resort senilai Rp 1,8 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI H Wilgo Zainar berjanji akan mengkawal keseriusan pemerintah pusat dalam hal Presiden Jokowi menepati janjinya untuk memasukan penyertaan modal negara (PMN) untuk ITDC kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Resort. ''Saya akan cek langsung dalam postur belanja yang diajukan pemerintah, apakah ada atau tidak dimasukan PMN ITDC untuk KEK Mandalika Resort sebesar Rp 1,8 triliun dalam pembahasan RAPBD 2017," kata Wilgo yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini Jumat kemarin (19/8).
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Mandalika Resort beberapa waktu lalu menjanjikan PMN tahun 2016 sebesar Rp 1,8 triliuan. Belakangan saat ITDC pada Rancangan APBN 2016 malah tidak mendapat porsi sepeser pun PMN seperti 2015. Dalam mengkawal janji Presiden RI Jokowi yang telah disampaikan kepada rakyat NTB beberapa waktu lalu, ketua DPD Partai Gerindra NTB ini berjanji akan mempertanyakan langsung disaat pembahasan RAPBN 2017 di Banggar. Selain itu, Wilgo mempertegas lagi jika tidak ada dalam postur pembahasan RAPBN 2017, dirinya akan menggunakan hak konstitusinya untuk menyampaikan janji Presiden Jokowi tersebut di dalam pembahasan RUU RAPBN 2017 di Banggar DPR RI.
"Saya akan gunakan hak konstitusi bicara di badan anggaran untuk menyampaikan janji Presiden tersebut pada pembahasan RUU APBN 2017," jelas legislator asal Dapil NTB ini.
Wilgo juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk lebih proaktif untuk mempertanyakan dan menagih janji Presiden Jokowi tersebut ke Menteri Keuangan dan juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Mari kita bersama-sama sempurnakan ikhtiar bersama – sama stakeholder. Saya juga siap bersama-sama dengan Pemprov NTB untuk bertemu dengan Menkeu dan Menteri BUMN," kata Wilgo.
Oleh karena itu, sambung Wilgo, berharap agar Pemprov NTB harus segera komunikasi dengan Menkeu dan Menteri BUMN untuk menagih janji Presiden agar bisa didorong masuk pada RUU APBNP 2017 ini. Selain itu juga berharap satu tekad dan komitmen bersama anggota DPR RI Dapil NTB juga harus bersama sama mendorong ini di parlemen agar pemerintah bisa merealisasikan janji Presiden RI, senilai Rp 1,8 triliun untuk PMN ITDC dalam RUU RAPBN 2017. "Saya berharap Pemprov NTB segera komunikasi dengan Menkeu dan Menteri BUMN untuk mempertanyakan PMN ITDC ini," imbuhnya. (luk)
