MATARAM – Isu mengenai kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng masih dikeluhkan masyarakat hingga saat ini. Kondisi ini juga terjadi di wilayah NTB, meski pemerintah pusat telah menetapkan standar harga tertinggi eceran minyak goreng.
Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda meminta pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar segara bergerak mengatasi kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi hingga saat ini. “Dinas terkait kan bisa meminta ke pusat untuk memenuhi kuota minyak goreng kemasan subsidi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujar Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda pada wartawan kemarin.
Apalagi menjelang bulan suci Ramadan, tentu kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok utama untuk memenuhi kebutuhan pangan cukup tinggi. Untuk itu, Isvie mendesak Pemprov NTB untuk memberikan sanksi jika ada produsen dan distributor minyak goreng kemasan yang kedapatan melakukan penimbunan minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan dan harganya melambung tinggi. “Dinas terkait harus rutin melakukan operasi pasar, apalagi sudah ada beberapa gudang di sejumlah wilayah di NTB yang ditemukan dijadikan sebagai tempat menimbun minyak goreng kemasan oleh oknum distributor,” jelasnya.
Menurut Isvie, Pemprov setempat harus juga melakukan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota di NTB, melalui Dinas Perdagangan untuk mengambil langkah strategis dalam menyikapi permalahan terkait kelangkaan minyak Goreng, di antaranya dengan melaksanakan operasi pasar dibeberapa tempat dimasing-masing kabupaten kota. “Kita minta Dinas Perdagangan kembali menggelar Operasi Pasar, untuk melihat secara langsung kebutuhan minyak goreng sehingga kelangkaan bisa teratasi,” katanya.
Operasi pasar merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga minyak goreng yang tinggi di tengah kelangkaan yang sekarang masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini, juga bisa berdampak pada peningkatan inflasi di provinsi NTB kedepannya. Sehingga hal ini harus segera disikapi dengan serius oleh Pemprov NTB. “Akan tetapi jangan hanya terfokus pada minyak goreng saja. Karena menjelang puasa kebutuhan lain juga akan meningkat. Ini harus menjadi perhatian dan fokus semua agar tidak terjadi penimbunan,” saran Isvie.
Isvie juga menegaskan bahwa masalah kelangkaan minyak goreng ini harus menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diperhatikan oleh Pemprov NTB. Terlebih, pemerintah pusat sudah membuat standar harga tertinggi eceran minyak goreng dan pedagang seharusnya tidak boleh menjual lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. “Memang untuk saat ini antara kebutuhan dan pasokan belum berimbang. Belum lagi nanti ada yang memborong segala. Makanya, kita minta Pak Gubernur juga fokus bagaimana mencari solusi atas kelengkapan minyak goreng ini,” pungkasnya. (sal)
