MATARAM — Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB telah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar, pada tanggal 20-23 Maret lalu. Rakor tersebut agenda utamanya yaitu evaluasi usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Berdasarkan hasil rakor tersebut, usulan yang semula ribuan formasi harus disesuaikan kembali dengan rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Semua usulan sudah diverifikasi dan tidak ada kekurangan. Usulan pemprov lengkap dan juga kabupaten/kota, kecuali Dompu yang tidak bisa mendapatkan formasi CPNS tahun ini,” ungkap Kepala BKD Provinsi NTB, H Fathurrahman kepada Radar Lombok di ruang kerjanya, Selasa kemarin (27/3).
Kabupaten Dompu tidak akan mendapatkan formasi CPNS karena terbentur komposisi Belanja Aparatur di atas 50 persen dalam APBD. Nasib Dompu sama dengan 134 provinsi dan kabupaten lainnya yang tidak akan mendapatkan kuota CPNS akibat syarat fostur APBD tidak terpenuhi. Sementara untuk lingkup Pemprov NTB, akibat dari aturan tersebut akan memangkas jumlah formasi dari usulan sebelumnya. Bahkan, usulan terbaru pemprov hanya untuk 700 orang saja. “Awalnya kan kita usulkan 5.554 orang, tapi usulan terbaru setelah disesuaikan dengan kemampuan APBD hanya bisa kita usulkan 700 orang saja,” kata Fathurrahman.
Awalnya, jumlah kuota CPNS yang diusulkan untuk seluruh wilayah di NTB sebanyak 20.491 formasi. Lingkup Pemprov yang 5.554 orang, ditambah usulan Kota Mataram 250 formasi, Lombok Barat 1.800 formasi, Lombok Utara 578 formasi, Lombok Tengah 3.198 formasi, Lombok Timur 4.992 formasi. Kemudian Sumbawa Barat 737 formasi, Kota Bima 273 formasi, Kabupaten Bima 1.798 formasi dan Sumbawa 1.311 formasi. “Kita sih jadinya usulkan dua kali, karena harus sesuai dengan kemampuan APBD. Semua daerah juga jadinya berkurang,” ucapnya.
Dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Gubernur NTB, TGB KH M Zainul Majdi sebagai dasar usulan formasi CPNS, disampaikan jumlah APBD NTB tahun 2018 sebesar Rp 5.314.301.490.854 . Terdiri dari Belanja Publik Rp 3.705.299.603.513 dan Belanja Aparatur 1.609.001.887.341. Sesuai dengan komposisi atau rasio APBD itulah, Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 700 orang setelah dihitung kemampuan APBD. “Harapan kita sih bisa lebih nantinya dijatahkan oleh pusat, itu kalau kita lihat dari sisi kebutuhan pegawai,” harapnya.
Lebih lanjut disampaikan, jumlah kebutuhan PNS lingkup Pemprov NTB sebanyak 18.460 orang. Sementara jumlah PNS yang ada saat ini hanya 12.906 orang. Artinya, Pemprov NTB masih kekurangan PNS 5.554 orang. “Itu makanya awalnya kita usulkan formasi CPNS sesuai kebutuhan, tapi kan pusat inginnya kita sesuaikan dengan kemampuan APBD,” katanya.
Fathurrahman berharap, setidaknya formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa mencapai 1.200 orang untuk mengisi kekosongan. Mengingat, sejak tahun 2014 hingga saat ini, jumlah PNS yang telah pensiun sebanyak 1.200 orang sehingga p. Ditegaskan kembali, informasi resmi jumlah formasi yang akan diterima masingmasing daerah akan diumumkan oleh KemenPAN- RB. Sedangkan pelaksanaan rekrutmen CPNS dipastikan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kita sih sudah siap lakukan rekrutmen CPNS, tinggal tunggu informasi resmi saja nantinya,” tutup Fathurrahman. (zwr)
