MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi akan membuka 360 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Proses pendaftaran akan dimulai pada tanggal 1-20 Oktober 2024, dengan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
“Per tanggal 1 Oktober pengumuman penerimaan PPPK, baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Kota. Pendaftarannya besok melalui sscasn yang kemarin,” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Yusron Hadi saat ditemui di ruangannya, Senin (30/9).
Dari total 360 formasi PPPK 2024, rinciannya terdapat 109 formasi untuk tenaga teknis, yang mencakup 175 jabatan. Formasi ini meliputi lulusan SD, SMP, SMA, hingga sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Detailnya, terdapat 9 posisi untuk lulusan SD, 8 untuk lulusan SMP, 53 untuk lulusan SMA, dan 38 untuk lulusan sarjana atau D4.
“Jadi totalnya 109 formasi untuk tenaga teknis yang mengakomodir alumni atau tamatan SD, SMP, SMA dan sarjana, maupun D4,” paparnya.
Selain tenaga teknis, Pemprov juga membuka formasi untuk tenaga pendidik atau guru berjumlah 61 foemasi, dengan total 130 jabatan yang tersedia. Sementara itu, formasi tenaga kesehatan menjadi yang paling sedikit, dengan hanya 41 formasi dan 55 jabatan yang tersedia. “Jumlah formasinya 211, sedangkan jumlah orang yang dibutuhkan PPPK 360 orang,” sebutnya.
Disampaikan, proses seleksi PPPK tahun 2024 akan dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama difokuskan untuk pelamar prioritas, seperti guru dan bidan pendidik D4 tahun 2023. Gelombang ini juga terbuka bagi eks tenaga honorer kategori II (THK-II), serta tenaga non-ASN yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pelamar non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, juga termasuk dalam gelombang ini, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru. Sedangkan proses seleksi gelombang kedua akan diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja, tetapi belum terdata di BKN, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.
Yusron Hadi mengimbau kepada para calon pelamar agar menyiapkan seluruh syarat administrasi dengan baik, termasuk memastikan keakuratan dan kelengkapan datanya. Ia juga berharap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mendampingi tenaga honorer dalam proses pendaftaran, agar semua persyaratan terpenuhi dengan benar.
“Kita berharap kepada para Kepala OPD, dimana tenaga kontrak honorer kita ini bernaung, supaya dapat melakukan pendampingan dalam rangka pendaftaran, supaya bisa dipastikan kelengkapannya terpenuhi,” pinta Yusron. (rat)
