MATARAM – Rencana pembangunan kantor Gubernur NTB yang sempat diundur tahun lalu, kini mencuat kembali. Meskipun tidak dianggarkan dalam APBD 2017, namun apabila ada anggaran dari pemerintah pusat, maka akan segera dilaksanakan.
Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB, Fathul Gani menyampaikan, dirinya mengharapkan pembangunan kantor gubernur bisa dibiayai oleh pemerintah pusat. Apalagi sempat ada informasi bahwa ada kesiapan dari Menteri Dalam Negeri (MendagrI) Djahjo Kumolo. “Kita tentu sangat berharap pemerintah pusat yang kasi dana untuk bangun kantor gubenur,” ucapnya kepada Radar Lombok Kamis kemarin (12/1).
Saat ini, yang bisa dilakukan biro umum hanya sekedar penataan yang kecil-kecil saja. Termasuk melakukan rehab yang tidak membutuhkan dana besar, seperti mengganti genteng kantor. “Yang penting saat ini sebenarnya kelayakan kantor yang harus diuji, soalnya sudah 40 tahun,” terang Gani.
Menurut Gani, apabila pemerintah pusat memang tidak bisa membantu, maka harus segera dilakukan uji kelayakan gedung. Artinya, jika memang kantor baru tidak bisa dibangun, minimal dilakukan renovasi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
Dikatakan, mengharapkan dana dari pusat memang tidak mudah,apalagi masih ada moratorium pembangunan gedung pemerintahan. Untuk bisa melawan moratorium,haruslah mendapatkan izin khusus dari Presiden RI Joko Widodo. “Cocoknya memang kita uji kelayakan gedung dulu, baru bisa kita tentukan untuk renovasi. Soalnya kalau tahun ini tidak ada anggaran renovasi gedung,” katanya.
[postingan number=3 tag=”pemprov”]
Gedung kantor Gubernur Provinsi NTB telah diresmikan sejak tahun 1977 silam. Banyak yang menilai saat ini kurang refresentatif lagi karena jumlah pegawai yang juga telah bertambah dua kali lipat. Belum lagi adanya kekhawatiran gedung tersebut sudah tidak sekokoh dahulu sehingga rentan roboh.
Gedung yang sudah tua akan mudah roboh meskipun tetap dilakukan pemeliharaan. Untuk mengantisipasi hal itu, kajian konstruksi terhadap semua bangunan yang ada penting dilakukan. “Nanti Dinas PU yang urus soal kajian itu,” ujar Gani.
Kajian konstruksi bangunan akan banyak manfaatnya, karena bisa mengetahui bangunan mana saja yang sudah tidak kokoh. Bangunan yang sudah tidak kokoh harus segera diperbaiki, anggarannya bisa dari APBD.
Dalam APBD 2016 lalu, seperti diketahui telah ada anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk penambahan gedung baru kantor gubernur. Pembangunan gedung baru di komplek kantor gubernur tersebut rencananya terdiri dari 4 lantai yang akan ditempati oleh Biro Humas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP).
Meskipun telah dianggarkan, namun akhirnya penambahan gedung kantor guberur diundur. Pasalnya, ada informasi bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo akan memberikan dana pembangunan melalui APBN 2017. Belum lagi adanya isu-isu negatif yang sempat mencuat.
Janji adanya dana disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo saat berkunjung ke Mataram. Kemudian pemprov diminta menyusun master plan dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor gubernur yang baru.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani menilai, kondisi kantor gubernur saat ini memang tidak refresentatif. Hal ini tentunya akan membuat kinerja pegawai kurang maksimal. “Coba Pak Gubernur cek ruangan-ruangan disana, tidak refresentatif. Makanya harus direhab, atau jumlah gedung ditambah. Biar tidakbejubel kayak sekarang,” ujarnya.
Nurdin sendiri tidak ingin pemprov mengharapkan dana dari pusat. Mengingat, daerah sendiri sebenarnya bisa menganggarkan untuk penambahan gedung. “Kan tahun lalu sudah jelas bisa kita anggarkan, tapi memang ada miss komunikasi saja sehingga sempat ribut. Kalau dianggarkan secara baik-baik, kita dewan pasti senang menyetujuinya,” kata Nurdin.(zwr)
