MATARAM– Pemerintah Kota Mataram tahun 2017 akan mulai melakukan penataan kawasan pesisir. Diantara yang ditata adalah rumah-rumah nelayan yang ada di sepanjang pesisir. Pemkot menganggap ini sebagai bentuk intervensi untuk menuntaskan program menanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagaimana yang tercatat dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, Pemkot sudah menyiapkan program penataan rumah nelayan di pesisir. Pemkot akan melakukan penataan kampung nelayan agar menjadi kampung sehat.” Programnya sedang kita persiapkan,” ungkap Ahyar kemarin.
Bisa saja nanti akan ada relokasi tempat tinggal nelayan ke tempat baru seperti di kawasan Bintaro.” Kita akan relokasi warga yang ada di kawasan yang masih bermasalah,” terangnya.
Untuk tahap pertama, program percontohan ini akan dilaksanakan di sekitar Bintaro mulai Pondok Prasi ke utara. Kalau memang bisa malah program ini akan dimulai dari utara depo Pertamina ke utara sampai ke Bekicot. “ Ini perlu musyawarah agar warga mau ditata pemukimannya,” ungkapnya.
Agar program ini mulus, Pemkot harus berkoordinasi dan bermusyawarah dengan semua lapisan warga. Sebab tujuan utama dari program ini Pemkot Mataram ingin menciptakan kawasan pemukiman nelayan yang bersih rapi dan tertata.
Penjelasan rinci disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang. Pemkot akan membuat kampung nelayan percontohan. Pembangunan perumahan bagi nelayan akan direalisasikan pada tahun 2017.” Rumah yang dibangun menjadi kampung nelayan percontohan,” tegas Martawang .
Satu rumah dianggarkan antara Rp 40 sampai 50 juta. Skema pembiayaan direncanakan akan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan pusat. Misalnya Pemerintah Kota Mataram menyediakan lahan, sedangkan dukungan biaya pembangunan diharapkan peran provinsi dan pusat.”Mudahan bisa dimulai tahun 2017,” ungkapnya.
Pemkot sudah memiliki ancang-ancang untuk bisa melaksanakan proyek ini. Misalnya dengan persiapan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan yang kiranya masih ada lahan yang masih menjadi milik pihak tertentu. Pemkot saat ini menganggarkan sekitar Rp 48 miliar lebih untuk pembelian lahan.Alasan pemerintah membangunkan nelayan rumah karena saat ini kondisi rumah-rumah nelayan masih banyak yang jauh dari layak huni.” Ini dimaksudkan untuk penataan kampung nelayan, tambahnya.
Belum lagi dengan keberadaan beberapa nelayan yang saat masih dalam posisi konflik seperti yang ada di Pondok Prasi Kelurahan Bintaro, dimana sebagian dari warga yang berjumlah sekitar puluhan Kepala Keluarga terancam akan direlokasi karena ada sengketa. Mau tidak mau pemerintah harus menyiapkan lahan untuk masyarakat. Untuk itulah rumah nelayan akan dibangun di kawasan Bintaro untuk mempersiapkan tempat tinggal yang layak bagi para nelayan yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Kualitas pembangunan rumah tersebut nanti akan disesuaikan dengan standar lingkungan. “Keberadaan kampung ini diharapkan bisa menjadi penyelesaian terhadap persoalan pemukiman nelayan,” harap Martawang.(ami)
