Pemkot Persilahkan Pemilik Reklame Menggugat

PENERTIBAN : Reklame di Jalan Bung Karno ditertibkan karena diduga melanggar aturan (Sudir/Radar Lombok)

MATARAM – Pemerintah Kota Mataram menanggapi ancaman gugatan oleh para pengusaha advertising yang tergabung dalam Asosiasi Service Advertaising (ASA) berkaitan dengan penertiban reklame  baru-baru ini yang diduga melanggar ketentuan.

Jawaban diberikan oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana kemarin. Ia menegaskan penertiban reklame telah sesuai aturan. “ Mereka tidak serampangan melakukan eksekusi. Paling tidak telah melakukan proses baru ke  tahapan eksekusi,” kata Mohan kepada Wartawan kemarin (3/11).

Sampai hari ini, penertiban sudah menyasar 60 persen dari total keseluruhan reklame yang tercatat bermasalah baik karena belum melunasi pajak maupun izinnya belum diperpanjang. Langkah penertiban kata Mohan, sebagai bentuk  ketegasan Pemkot.” Kalangan pengusaha advertaising suka mengabaikan surat, tagihan pajak, mereka lalai mengurus,” ungkapnya. Mohan merespon ancaman dengan santai.  “ Silahkan saja, tidak ada masalah. Itu bentuk ekpresi dari kepuasan, baguslah kalau memang memakai jalur hukum. Kita perjelas dan buka-bukaan, apa yang menjadi persoalan dan mereka harus tahu keinginan kita juga bukan hanya mereka yang didengar,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertamanan HM. Kemal Islam juga mempersilahkan pengusaha menggugat. “Silahkan saja, datang bawakan bukti izin yang mereka miliki. Silahkan saja bela diri, tidak masalah. Sudah sering kita lakukan, bukan pada saat  operasi ini saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, penertiban papan reklame yang dianggap belum menyelesaikan kewajiban pajak dan belum memperpanjang izin beberapa waktu lalu dianggap cacat prosedur. Atas hal ini pemilik papan reklame  mengajukan protes. Jika tidak menghentikan penertiban, Asosiasi Service Advertising ( ASA) NTB akan melakukan langkah hukum sebab kebijakan Dinas Pertamanan dinilai melanggar aturan.

Ketua Asosiasi Service Advertising ( ASA) NTB Firadz Fariska angkat bicara terkait operasi penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram.  Ia mengaku melayangkan protes dan menuding penertiban cacat prosedur. Di asosiasi ini bergabung sejumlah perusahaan advertising seperti Indokarya, Link Media, Warna dan lain-lain.

Firadz menyayangkan Dinas Pertamanan terkesan seperti menunjukkan kekuasaannya dalam operasi penertiban. “Mereka sok berkuasa, padahal bisa hanya himbauan. Kalau memang sesuai SOP, kita tetap taat. Seharusnya ada surat teguran satu sampai tiga kali,” ungkapnya.

Saat penertiban, Dinas Pertamanan hanya sebatas mengeluarkan surat himbauan, dan tidak pernah sama sekali mengeluarkan surat teguran. Terkait dugaan pelanggaran, ia menilai adanya komunikasi yang tidak baik antara Dinas Pertamanan dengan pihak pengusaha. Dinas Pertamanan terkesan menyembunyikan informasi terkait bentuk pelanggaran yang dilakukan pemilik papan reklame. Ia juga  membantah tuduhan pemerintah yang menuding pihaknya mendirikan reklame bodong serta tidak taat pajak. Sebab sebagai seorang pengusaha,  sangatlah tidak mungkin pihaknya menjalankan usaha secara ilegal.(dir)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid