MATARAM – Pemkot Mataram cukup jengah oleh penyelenggara balap motocross grand prix (MXGP) yang terkesan tidak transparan dengan penjualan tiket. Tidak cukup dengan mengandalkan Badan Keuangan Daerah (BKD), Pemkot Mataram akan menurunkan inspektorat untuk membantu memeriksa atau menghitung jumlah tiket MXGP yang terjual. ‘’Itu permintaan sebagai solusi kedua belah pihak antara BKD dan PT SEG (Samota Enduro Gemilang). Ya tidak apa-apa nanti inspektorat ikut,’’ ujar Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Jumat, Kamis (1/8).
Keterlibatan inspektorat tujuannya baik agar pembahasan tiket MXGP tuntas. Tetapi yang dilakukan inspektorat bukan audit investigasi melainkan evaluasi. ‘’Bisa itu mencocokkan untuk mengetahui berapa sih sebenarnya tiket ini antara kedua belah pihak,’’ katanya.
Karena itu, Alwan akan mengeluarkan instruksi agar inspektorat ikut nimbrung memeriksa tiket MXGP. ‘’Nanti kita minta inspektorat turun,’’ imbuhnya.
Pemkot Mataram perlu upaya lebih tegas karena penyelenggara MXGP ditengarai tidak melaporkan jumlah sebenarnya tiket yang terjual. Karenanya perlu upaya lebih lanjut yang membuat penyelenggara tidak menyepelekan Kota Mataram. ‘’Itu sudah pokoknya kita turunkan inspektorat. Nanti kan akan terlihat apakah dia menyembunyikan atau tidak ada itikad baik seperti apa,’’ ungkapnya.
Sekda memastikan keterlibatan inspektorat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai jalan tengah agar persoalan tiket MXGP bisa secepatnya diselesaikan. Kemudian Kota Mataram mendapatkan haknya dari pajak daerah yang seharusnya diterima. ‘’Intinya supaya tidak merugikan salah satu pihak,’’ terangnya.
Jika nantinya persoalan tiket MXGP masih berlarut dan tidak ada kesepahaman, Alwan mengatakan sama sekali belum berpikir untuk menyerahkan persoalan tersebut ke ranah pidana. Walaupun pada tiket MXGP yang terjual tanpa porporasi dari BKD. ‘’Kalau itu kan terlalu cepat. Kita berpikir positif dulu kan untuk mencari jalan keluar apa hasilnya nanti kita lihat,’’ pungkasnya.
Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi sebelumnya mengatakan, untuk mengetahui jumlah pasti tiket yang terjual ini, Pemkot diminta tidak hanya mengandalkan hasil pengawasan BKD. Tetapi juga melibatkan Inspektorat untuk audit jumlah tiket yang terjual. “Bila perlu bisa minta bantuan inspektorat untuk menghitung juga. Kalau internal tugaskan saja inspektorat,” kata Didi.
BKD sudah menerima laporan penjualan tiket dari dua seri gelaran MXGP di Sirkuit Selaparang, Rembiga Kota Mataram. Penjualan tiket tidak sesuai dengan jumlah penonton yang datang ke arena MXGP. Dalih dari penyelenggara adalah tidak banyak yang dibagikan gratis ke masyarakat untuk menonton MXGP. Sedangkan tiket yang terjual hanya sedikit dan potensi penerimaan pajak hiburan dari tiket terjual hanya belasan juta saja.
BKD tegas menyampaikan ke penyelenggara, bahwa boleh saja untuk menggratiskan tiket MXGP ke masyarakat. Tetapi setiap tiket yang digratiskan tetap dikenakan pajak hiburan oleh BKD. ‘’Iya boleh saja tiketnya digratiskan, tapi tanggungan pajaknya jangan digratiskan. Itu harus ditanggung penyelenggara pajaknya. Seperti itu yang disampaikan oleh teman-teman ke mereka. Tadi sudah dijawab, penyelenggara akan memperbaiki dan memasukkan laporan tiket secara resmi dalam bentuk SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) karena dia kemarin menyelenggarakan ini tanpa melapor ke kita dengan alasan tiket dicetak di luar daerah dan tidak ada jeda waktu antara pencetakan tiket dan penyelenggaraan,’’ ungkap Kabid Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin.
Untuk jumlah tiket yang digratiskan masih tidak disebutkan oleh BKD. Tetapi tersirat disebutkan jumlah tiketnya, jauh dari klaim penyelenggara terkait jumlah penonton MXGP. Sebagai informasi, klaim penyelenggara untuk jumlah penonton di seri ke 11 tanggal 29-30 Juli di Sirkuit Selaparang, Rembiga mencapai 30 ribu penonton. Sedangkan pada seri ke 12 tanggal 6-7 Juli sebanyak 40 ribu penonton. ‘’Ini masih sangat dini untuk kami mempercayai data yang disampaikan penyelenggara. Sepertinya tidak sampai (10 ribu tiket) yang dilaporkan. Aturannya jelas, boleh dia gratiskan tapi pajaknya tetap dia bayar,’’ jelasnya. (gal)
