MATARAM – Lambanya pengisian jabatan kosong terus menuai sorotan. Kota Mataram terkesan miskin pejabat dari aparatur sipil negara (ASN). Meski sudah banyak memenuhi syarat namun mereka tidak dapat promosi jabatan. Terkesan pengisian jabatan struktural penuh muatan politik.
Pejabat eselon II, III dan IV banyak masih kosong. Seperti jabatan eselon II ada delapan yang kosong yakni, Asisten III, Staf Ahli, kepala Bappeda, Brida, BPBD, Damkarmat, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan. Sedangkan posisi eselon III banyak kosong, dari Kepala Bagian Hukum Setda, Camat Sekarbela, Serta beberapa Kepala Bidang dan Sekertaris OPD. Sementara di eselon IV banyak kosong lurah dan kepala seksi karena masuk purna tugas. Kekosongan terlalu lama membuat roda birokrasi tidak berjalan maksimal. ‘’Kota Mataram terkesan miskin pejabat, padahal sudah banyak yang kompeten dan memiliki golongan yang sesuai. Apa yang ditunda, kalau untuk eselon III dan IV, tidak melalui pansel,’’ kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Radar Lombok, Rabu (26/3).
Selama ini, yang kosong lama seperti eselon III dan IV. Padahal, pengisian jabatan kosong tidak membutuhkan birokrasi yang rumit untuk kepala daerah. Karena mereka pembina kepengawaian dan ada Baperjakat yang melakukan pertimbangan, serta hasil evaluasi dari BKPSDM. Selama ini, Kota Mataram terkesan menggantung pengisian jabatan kosong terlalu lama dan ditunjuk pelaksana tugas (PLT).
Ismul melihat, pengisian jabatan selama ini masih ada kesan kedekatan. Tidak mempertimbangkan jabatan dan golongan dari kalangan ASN, sehingga banyak pejabat yang tidak memahami tugasnya. Karena bukan keahlian mereka selama ini. ‘’Jangan sampai ada kesan, pejabat yang menempati jabatan yang telah berjasa saat pemilu atau pemilihan kepala daerah,’’ ujarnya.
Padahal, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sudah 15 tahun lebih berkuasa. Dari awal menjadi Wakil Wali Kota mataram dua periode dan wali Kota diperiode keduanya. Pengisian jabatan kosong, tetunya sudah bisa dipetakan dan tidak menunggu terlalu lama. Karena sudah lama bisa mengetahaui kinerja bawahanya.
Sementara itu, ketua Fraksi Amanah Nurani Bangsa, Ahmad Azhari Gufron mengatakan, sejauh ini sudah banyak keluhan dari kalangan ASN soal promosi jabatan yang terkesan masih sangat jarang terjadi di Kota Mataram. Padahal, sudah puluhan tahun mengabdi dan banyak kalangan ASN yang malah terkena demosi ketika habis pilkada. ‘’Ini sangat penting, untuk pengisian jabatan kosong atau bisa menerapkan promosi jabatan yang sudah sesuai dengan golongan dan masa kerja selama ini,’’ katanya.
Selama ini, sudah terlalu sering pemkot Mataram di ingatkan soal jabatan kosong ini. karena selama ini, ada kesan pembiaran jabatan kosong sampai dua tahun. Bahkan, ada Plt sampai pensiun kembali di satu OPD.
Kepala BKPSDM Taufik Priyono mengatakan, untuk jenjang ASN sudah ada perhitungan dan aturan jenjang kenaikan pangkat. Sudah melakukan uji kompetensi juga sebagai dasar melakukan mutasi dan rotasi jabatan. “Saat ini, kami tengah menyiapkan surat permohonan izin yang akan diajukan bulan ini,” katanya.
Taufik menjelaskan, konsep pelaksanaan uji kompetensi ini sudah pihaknya sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri. “Saya sudah menyerahkan konsepnya kepada Pak Sekda. Namun, kami perlu mengirim surat resmi ke Unram (Universitas Mataram, red) dan Pemerintah Provinsi agar dapat memperoleh nama-nama tim penguji,”jelasnya.
Setelah proses tersebut dan uji kompetensi selesai, hasilnya akan pihaknya sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan akhir.“Tahap terakhir adalah pengajuan ke Kemendagri,” singkatnya. (dir)
