Pemkot Mataram Kebingungan Hitung Pajak MXGP

PENONTON MXGP : Badan Keuangan Daerah (BKD) belum bisa memprediksi potensi penerimaan pajak daerah dari penyelenggaraan MXGP. (Ali Ma’shum/Radar Lombok)

MATARAM – Badan Keuangan Daerah (BKD) mengaku kebingungan untuk perhitungan pajak hiburan dari gelaran Motocross Grand Prix (MXGP) di Sirkuit Selaparang Rembiga, Kota Mataram. Soalnya, tiket oleh penyelenggara dijual kepada perusahaan lalu banyak dibagikan gratis ke masyarakat. ‘’Makanya kita kebingungan banyak caranya penyelenggara ini. Tiketnya dijual ke perusahaan lalu dibagikan gratis,’’ ujar Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, Senin (8/6).

Dari pengawasan langsung yang dilakukan BKD, ada potensi untuk penarikan pajak daerah dari penyelenggaraan MXGP. Tetapi tidak seperti penyelenggaraan sebelumnya, banyak tiket pada penyelenggaraan tahun ini dibagikan gratis. ‘’Bukti penjualan belum kita temukan sejauh ini, karena yang kita temukan tiket itu banyak yang gratis. Baik itu untuk penonton MXGP maupun konser musiknya,’’ katanya.

Tetapi fakta di lapangan, penyelenggara menyediakan tempat penjualan tiket di eks Bandara Selaparang. Tiket dijual mulai dari harga Rp 50 ribu. Tiket ini untuk menonton MXGP sekaligus konser musik. ‘’Makanya nanti konfirmasinya setelah mereka (penyelenggara) merespons surat kita. Harapan kami tentu mereka segera datang,’’ ungkapnya.

Jumlah tiket yang terjual akan dikonfirmasi langsung dengan penyelenggara. Tujuannya agar jelas dan penyelenggara komitmen dengan janjinya untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah. ‘’Supaya tidak ada dusta di antara kita, makanya kita akan konfirmasi langsung datanya,’’ terangnya.

Soal jawaban penyelenggara yang menyebut tiket event atau kegiatan internasional seperti MXGP memang tanpa porporasi, Amrin mengatakan, porporasi tiket sebagai salah satu bentuk pengawasan dari pemerintah daerah. Hanya saja penyelenggara tidak melapor ke pemerintah daerah. ‘’Intinya itu melaporkan ke kita kira-kira berapa sih tiket yang akan dijual. Ini kan kaitannya dengan ijin keramaian dan lain sebagainya. Intinya itu dia datang melapor ke kita dan kita akan melakukan pengawasan langsung di satu sisi. Pada akhirnya kan kita berhitungan apakah tiketnya laku sebagian, semuanya atau berlebih dari itu,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Nunggak Pajak 1 Miliar, Hotel Ternama Terancam Ditagih Jaksa

Soal tiket yang dijual ke porporasi atau perusahaan tidak dikenakan pajak daerah. Amrin menjawab pihaknya perlu pembuktian dari penjualan yang dilakukan penyelenggara. ‘’Apakah dijual ke sponsor atau seperti apa mainnya baru bisa disimpulkan berbayar atau gratis. Temuan kita banyak yang gratis tetapi sebagian di lokasi dibuka penjualan tiket,’’ katanya.

Untuk itu BKD belum bisa menyimpulkan potensi penerimaan pajak daerah dari dua seri MXGP di Sirkuit Selaparang. Karena dari setiap tiket MXGP yang terjual, 10 persennya menjadi hak pemerintah daerah dari pembayaran pajak hiburan. Sementara klaim penyelenggara di seri pertama MXGP dihadiri oleh 30 ribu penonton. Sedangkan di seri kedua disaksikan oleh 40 ribu penonton yang datang ke Sirkuit Selaparang. Hanya saja soal jumlah tiket yang terjual belum disebutkan. Karena itu, pemerintah daerah belum bisa memprediksi penerimaan potensi penerimaan daerah dari pajak hiburan. ‘’Belum sama sekali karena data-data awal pihak penyelenggara belum ada,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Belasan Kaling Mengajukan Pengunduran Diri

Amrin juga menampik klaim penyelenggara yang mengaku sudah berkoordinasi dengan BKD soal tiket MXGP. ‘’Mana ada, malah kita tunggu jawaban dari surat yang kita kirim,’’ pungkasnya.

Project Director MXGP Indonesia, Diaz Rahmah Irhani mengatakan, setiap tahunnya, penyelenggara MXGP berkomitmen untuk menyelesaikan tanggungan kepada pemerintah daerah. Karena dari beberapa kali penyelenggaraan MXGP, pajak daerah selalu dibayarkan kepada pemerintah daerah. ‘’Untuk tahun ini saya sudah cek ke tim. Beritanya kan dari kami belum pernah melakukan koordinasi. Saya bisa jawab membantah hal tersebut karena sudah melakukan koordinasi dengan BKD Kota Mataram,’’ katanya.

Setelah penyelenggaraan dua seri MXGP tuntas dilaksanakan. Penyelenggara akan melanjutkan koordinasi dengan BKD Kota Mataram. Pihaknya juga siap untuk mencocokan data tiket dan lainnya yang dibutuhkan BKD. ‘’Tentunya iya, karena itu yang kami lakukan juga di tahun 2023 dan 2022. Saya tahu betul apa yang harus kami lakukan dan selesaikan. Saya sebagai project director berkomitmen untuk itu,’’ ungkapnya.

Pihaknya juga akan merilis hasil perputaran ekonomi selama penyelenggaraan MXGP. ‘’Karena kita ada survei BPS dan juga perputaran UMKM dan lain sebagainya itu akan kita riliskan,’’ pungkasnya. (gal)

Komentar Anda