MATARAM—Keberadaan pedagang kecil di Kota Mataram seolah dianaktirikan dibanding usaha ritel modern. Buktinya, usaha waralaba semakin menjamur, sedanglam pedagang kecil sudah mulai banyak gulung tikar.
Pemilik kios bernama Desi mengatakan, usahanya sudah gulung tikar sejak sebulan terakhir. Pemilik kios di jalan Bung Hatta itu tak lagi membuka usahanya.
Lantaran tutup, ia beralih ke usaha lain. Usahanya disebutnya bangkrut lantaran jarak toko modern itu berdekatan dengan kios miliknya. Praktis, pembeli jadi sepi.
‘’Ketimbang saya rugi, saya lebih baik tutup duluan. Jualan telah dialihkan ke distributor,’’ katanya, kepada Radar Lombok, Jumat kemarin, (6/4).
Oleh Desi, persaingan tidak sehat ini dinilai tidak pernah dipikirkan Pemerintah Kota Mataram. Ia meminta Pemkot Mataram agar lebih berpihak terhadap rakyat kecil.
Padahal hasil kajian, untuk diperbolehkan membuka kembali ritel pasca moratorium yakni, jarak yang harus diatur satu toko berjarak 100 meter dengan toko lainya.
Bukan hanya dirinya, namun banyak pedagang lain yang sudah menutup dan membuka usaha lain. Seperti beberapa toko yang berdekatan dengan ritel membuka usaha jasa laundry maupun jual baju.
‘’Kita sangat sayangkan, sikap pemerintah yang tidak memberikan peluang pengusaha lokal berkembang,’’ sesalnya.
Buktinya, tidak dijalankan izin yang dikeluarkan Dinas Perdagangan ternyata tidak ada yang sesuai dengan hasil kajian. Meski sempat disegel, beberapa bulan lalu semua ritel baru maupun lama telah mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan/Modern (IUTS/M) dari Dinas Perdagangan.
Terhadap keluhan para pedagang kecil itu, kalangan anggota DPRD Kota Mataram terus menyuarakanya keberpihaknnya terhadap warga. Anggota Fraksi Keadilan I, Ketut Dereste mengatakan, selama ini ada dampak negatif dan positif. Namun lebih menonjol dampak negataifnya, karena banyak pengusaha kecil rumahan yang dak bisa jualan lagi.
‘’Sudah ada beberapa kasus, Alfamart, Indomaret dan Minimart yang sudah membuat pengusaha kecil tutup usaha,’’ katanya.
Selain itu, tenaga kerja belum bisa terserap. ‘’Ketika saya masuk banyak orang luar Kota Mataram. Kita minta dinas terkait bertindak sehingga pengangguran di Kota Mataram bisa teratasi,’’ katanya.
Saat ini, pengangguran di Kota Mataram terus bertambah. Setiap tahunya, bahkan masih diatas 12 persen. Ia sangat menyayangkan, pengusaha ritel modern tidak menyerap tenaga lokal yang ada di Kota Mataram.
Ia meminta, Pemkot profersional menerbitkan izin. Kajian yang dihasilkan juga harus dibuka ke publik, sehingga diketahui masyarakat luas. ‘’Kita minta tetap terbuka, berapa ritel modern. Serta berapa pemasukan ke kas daerah selama ini, maupun jumlah pekerja asal Kota Mataram,’’ singkatnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, HM Zaini, meminta Pemkot memperhatikan kembali nasib kalangan pedagang kecil. Para pedagang ini disebutnya sangat bergatung pada usaha mereka.
“Kita tidak selalu bangga dengan keberadaan usaha ritel ini karena Kota Mataram terlihat Maju. Tapi di balik ‘’Bukannya, bangga dengan banyak ritel modern Kota Mataram tanpak maju. Tapi dampaknya yang harus diperhatikan,’’ tegasnya. (dir)
