MATARAM – Sejumlah pejabat eselon II di Kota Mataram mulai masuk purna tugas, salah satunya Asisten III Setda Kota Mataram Hj Baiq Evi Ganevia. Dia masuk purna tugas per 1 November 2023 dan dilepas pegawai Kota Mataram Senin kemarin. Kekosongan asisten III menambah daftar kosong pejabat eselon II.
Saat ini, pejabat kosong eselon II yakni, Asisten III Setda Mataram, Kepala dinas PUPR, Kepala Dishub, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Kepala Dinas sosial Kota Mataram. Proses pansel belum juga dimulai, apalagi bulan November mendatang akan bertambah kepala Dinas Kesehatan H Usman Hadi dan Kepala Dinas Pemadam kebakaran Ki Agus M Idrus akan masuk purna tugas.
Dengan kekosongan ini, sangat disayangkan tidak cepat teratasi serta banyaknya pejabat eselon III yang sudah belasan tahun memangku jabatan di satu tempat. Komisi I DPRD Kota Mataram meminta dilakukan perombakan dan penyegaran bagi pejabat eselon II dan III. Karena sudah banyak pejabat eselon III yang sudah belasan tahun menjabat, setingkat kepala bidang.
Dari data BKPSDM, ada beberapa dinas yang memiliki pejabat lama yakni, Diskominfo Kota Mataram, Dinas Perdangangan, Dikes Kota Mataram, BKPSDM, RSUD Kota Mataram. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengatakan, pihaknya telah memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram untuk mengurai persoalan ini. Ia berkeyakinan bahwa ada persoalan yang harus dibenahi di internal birokrasi Pemkot Mataram. Hal ini dibuktikan juga dengan penilaian Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan nilai C pada pelayanan publik di Kota Mataram. salah satu penyebabnya adalah termasuk persoalan di sektor sumber daya manusia (SDM) lingkup Pemkot Mataram. ’’Sudah saatnya lakukan penyegaran sehingga ada inovasi baru,’’ katanya, Senin (30/10).
Seperti pejabat eselon II atau jabatan setara kepala dinas, terdapat 16 di antaranya belum Diklatpim. Ini membuktikan masih banyak pejabat lama yang memangku jabatan, sehingga tidak ada langkah baru dalam inovasi membangun daerah. Belum lagi di bawahnya seperti eselon III terdapat sekitar 60 pejabat belum mengikuti program peningkatan kompetensi taktikal kepemimpinan itu. Pejabat eselon III sudah banyak memangku satu jabatan sampai belasan tahun.
Oleh karenanya, Ismul memandang masuk akal kota seperti kesulitan melakukan pengembangan inovasi pelayanan publik. Pejabatnya belum di-upgrade dari sisi taktikal kepemimpinan untuk membuat banyak inovasi dalam pelayanan publik. “Kita perlu mendorong kebijakan anggaran, agar memberikan perhatian terhadap Diklatpim ini,” ujarnya.
Politisi PKS ini juga menilai, sebagus apapun program dirancang, bila SDM yang dipunya tidak mampu mengeksekusi dengan baik, maka hasilnya tidak akan optimal. “Kita perlu ASN yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang tidak tidur,” cetusnya.
Pada konteks yang lebih luas, kompetensi dan taktikal kepemimpinan diperlukan untuk melakukan pergeseran jabatan. “Mencari orang yang tepat di posisi yang tepat, tidak seperti sekarang akhirnya prosesnya terkesan lama (dibiarkan kosong),” jelasnya.
Ismul lantas menyentil program ‘bersolek’ fisik yang begitu gencar dan besar-besaran. Tetapi terkesan berulang dan tidak berdampak terhadap perubahan fundamental wajah ibu kota. Hanya polesan semata, yang tetunya harus dibehani pertama birokrasi yang saat ini masih banyak kosong.
Sementara itu, kepala BKPSDM Hj Baiq Asnayati mengatakan, beberapa temuan komisi I terkait dengan kekosongan sudah lama kita laporkan. Dan kondisi saat ini, memang masih banyak pejabat eselon III yang sudah lama menjabat. ‘’Kita lakukan secara bertahap, Baperjakat dan BKPSDM sudah melakukan evaluasi,’’ katanya. (dir)
