MATARAM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Alinasi Rakyat NTB Menggugat berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Mataram, kemarin (1/9). Aksi yang berlangsung sejak pukul 11.10 wita itu berlangsung cukup kondusif dengan pengawalan Satpol PP dan Polresta Mataram.
Dalam aksinya itu, mahasiswa membawa dan menyuarakan sepuluh tuntutan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Diantara poin tuntutannya, Pemkot Mataram dituding tidak becus menangani persoalan kemiskinan, anak jalanan, pengangguran dan pengemis (Gepeng) yang ada di Kota Mataram. Mahawiswa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan kepada Pemkot Mataram untuk diatensi. ‘’Ini menggambarkan ketidakmampuan Pemkot Mataram menjawab persoalan yang ada. Seperti gelandangan yang mudah kita temukan di sudut kota. Banyak anak kecil yang mengemis di lampu merah. Mereka seharusnya mengenyam pendidikan. Tapi nyatanya mengamen di pinggir jalan. Ini membutkikan slogan Mataram Harum itu ternyata tidak untuk gelandangan yang masih mengadu nasib di sudut kota,’’ ujar Hamzan Wathoni, korlap aksi melalui pengeras suara menyuarakan tuntutan mahasiswa.
Permasalahan sampah juga turut di suarakan dan dianggap sebagai momok menakutkan. Terlebih Kota Mataram adalah Ibu Kota Provinsi NTB. Namun Pemkot Mataram dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan sampah ini. ‘’Sampah tidak bisa diselesaikan dengan baik. Masih ada kita temukan sampah di pinggir jalan,’’ katanya.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan tata kelola kota yang tidak ditangani dengan baik. Karena nyatanya, kata peserta aksi, banyak pohon yang ditebang dan pembangunan begitu masif. Sementara lahan pertanian terus dipangkas seperti yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan. Pemerintah pun seperti mempermudah izin bagi kaum oligarki dengan membangun gedung. Untuk tata ruang kota ini harusnya disiapkan pemerintah minimal 30 persen. ‘’Sudah seharusnya Kota Mataram lebih serius menangani alih fngsi lahan. Jangan hanya mementingkan pembangunan fisik. Banyak lahan yang sekarang berubah jadi beton,’’ ungkapnya.
Di tengah aksi, situasi sempat memanas saat massa aksi mencoba menutup gapuran depan bertuliskan Pemerintah Kota Mataram dengan spanduk yang dibawa. Rencana massa aksi ini ditolak dan digagalkan oleh Satpol PP yang berjaga. Melalui pendekatan petugas, massa aksi mengurungkan niatnya memasang spanduk.
Setelah itu, aksi kembali berlanjut dengan melanjutkan menyuarakan tuntutan lainnya. Untuk penanganan kemiskinan, Kota Mataram harus lebih serius lagi. Karena pemerintah dianggap lebih sibuk mengurus kegiatan seremonial. Tetapi lupa dengan permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Ditandai dengan angka pengangguran Kota Mataram yang mencapai 13 ribu jiwa. ‘’Kota Mataram tidak bisa mencari solusi alternatif. Jangan sampai Kota Mataram menjadi produk atau tempat yang melahirkan pengangguran. Tentunya itu tidak kita inginkan,’’ terangnya.
Persoalan keamananan juga ikut disuarakan. Aksi menyoroti aksi kriminalitas masih kerap terjadi. Seperti pencurian kendaraan bermotor, begal dan kriminalitas lainnya. ‘’Masalah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah dan kepolisian,’’ katanya.
Setelah cukup lama masa aksi menyuarakan tuntutannya. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menemui massa aksi. Komunikasi terjalin dan Martawang menampung serta memberikan penjelasan tentang tuntutan yang disampaikan. Persoalan kemiskinan, anak jalanan, tata ruang dan lainnya terus berupaya diselesaikan. Pemkot Mataram pun pada posisi yang sama dengan masyarakat. Disampaikan kepada massa aksi, Pemkot Mataram sudah mampu menurukan angka kemiskinan di bawah dua digit. Kemudian diintervensi juga dengan kebijakan. Seperti pembebasan biaya berobat di puskesmas dan rumah sakit untuk warga yang kurang mampu. Serta menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. ‘’Memang belum seluruhnya diselesaikan. Ini bisa diselesaikan secara bertahap. Melalui koordinasi yang bagus penanggulangan kemiskinan ini akan dituntaskan,’’ ungkapnya kepada massa aksi.
Sementara untuk anak jalanan dan gepeng. Martawang mengatakan, tidak seluruhnya warga Kota Mataram. Tapi dari luar daerah di Pulau Lombok. Sebagai epicentrum Provinsi NTB, banyak anak jalanan, gepeng dan pengemis datang ke Kota Mataram. Meski demikian, Kota Mataram tidak lepas tangan dengan berkoornasi bersama Dinas Sosial Provinsi NTB terkait persoalan. ‘’Ini tak lain untuk menyelesaikan persoalan. Untuk pengangguran, tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan Pemkot Mataram untuk mengatasi persoalan ini,’’ jelasnya. Jawaban Martawang cukup membuat massa aksi puas dan membubarkan diri dengan tertib. (gal)
