MATARAM — Rencana pemberian hibah aset Pemprov NTB ke Pemkot Mataram, hingga kini masih dinanti-nanti. Karena sejak usulan tahun 2021 lalu, belum ada kepastian. Sementara hibah aset ini sangat dibutuhkan Kota Mataram untuk perkantoran maupun pendidikan.
Ada belasan aset yang rencananya akan dihibahkan ke Kota Mataram, seperti Kantor Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan beberapa perkantoran lainnya. Sementara saat ini masih banyak dinas di Kota Mataram yang meminjam tempat, sehingga dirasakan tidak efektif.
Ketua Fraksi Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron mengatakan pemberian hibah aset ini harus ada kejelasan. Karena Kota Mataram sangat membutuhkan, untuk difungsikan sebagai perkantoran. “Harus ada langkah jemput bola terus dari Pemkot Mataram, untuk mempertanyakan kejelasan terkait hibah tersebut,” sarannya, Selasa kemarin.
Selama ini, Pemkot Mataram telah beberapa kali berusaha, bahkan sejak era mantan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, sampai dua periode. Saat itu, mantan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh beberapa kali menyampaikan ke Pemprov NTB, terkait keberadaan aset. Namun sayang, hibah yang diminta Pemkot Mataram saat itu ditolak. Dan baru di masa Gubernur H Zulkieflimansyah ada angin segar akan diberikan hibah asset, namun sampai sekarang juga belum jelas.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi, juga mengonfirmasi terkait adanya SK pemberian hibah dimaksud. “Usulan itu sejak bulan puasa tahun 2021 lalu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Wali Kota Mataram dengan Gubernur NTB sekitar bulan Mei,” ujarnya.
Namun sudah setahun ini proses berjalan, belum juga ada kabar terkait dengan hibah aset tersebut. Padahal dari pertemuan itu yang kemudian melandasi terbitnya SK pada 1 September 2021. Namun jajaran Gubernur dibawahnya sampai saat ini belum menindaklanjuti itu.
“Kami sudah coba tanya, namun belum ada kejelasan,” tuturnya seraya menambahkan, total ada 16 aset berupa lahan yang diminta Pemkot Mataram. Namun dari jumlah tersebut, hanya 12 aset yang disetujui. (dir)
