GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat akan memvalidkan data kemiskinan. Oleh karenanya, 122 verifikatur atau petugas verifikasi akan disebar di masing-masing desa selama sebulan kedepan.
Sebanyak 122 verifikatur ini kemarin diberikan bimbingan teknis terkait bagaimana metodologi atau tata cara di lapangan dalam melakukan verifikasi secara door to door atau dari pintu ke pintu. “Kita butuh data kemiskinan yang benar-benar valid. Siapa yang termasuk kategori miskin. Kita harapkan para petugas ini memahami betul metodologi dalam verifikasi, kemudian dijalankan dengan jujur. Kalau tidak jujur, maka data yang kita dapatkan salah,” ungkap Sekretaris Daerah Lobar HM. Taufiq saat ditemui usai membuka bimbingan teknis verifikatur.
Pemkab Lobar penting memiliki satu data kemiskinan. Sebab selama ini data yang ada selalu berbeda baik dari BPS maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Sehingga dalam mengambil kebijakan pun bisa berpotensi keliru. “ Makanya kita perlu satu data yang benar-benar valid sehingga kebijakan yang kita ambil juga tidak keliru,” terangnya.
BPS sendiri tambah Taufiq menetapkan angka 17,11 persen penduduk Lobar miskin. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019, penduduk miskin ditarget menurun hingga 13,88 persen. Target penurunan angka kemiskinan lebih dari 3 persen, tentu tidak mudah. Oleh karenanya diperlukan usaha maksimal dengan didukung data yang benar-benar valid sesuai nama dan alamat.
Kepala Disosnakertrans Lobar M. Syukran mengatakan, 122 verifikatur akan disebar di 122 desa yang ada di 10 kecamatan. Masing-masing verifikatur merupakan warga desa setempat berdasarkan rekomendasi desa yang terlebih dahulu disurati dinas. “Kita sengaja menggunakan warga desa setempat, karena mereka yang lebih tahu kondisi di desa. Kita harapkan nanti data yang mereka dapatkan benar-benar jujur dan valid,” terang pria yang akan pensiun 1 November 2016 ini.
Jika dalam proses verifikasi ini lanjut Syukran, ditemukan nantinya ada data yang tidak sesuai, dalam artian orang yang dikatakan miskin pada data BPS, ternyata tidak miskin, maka akan dicoret. “Kemudian apabila ada yang miskin tetapi belum masuk data, akan dimasukkan. Dengan demikian data yang kita miliki nantinya akan benar-benar merepresentasikan data kemiskinan yang sebenarnya,” jelasnya.
Sebagai contoh tambahnya, saat ini ada 722 ribu lebih masyarakat Lobar. Sementara penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 348 ribu lebih jiwa, kemudian penerima PBI dari APBD Lobar sebanyak 10 ribu lebih jiwa. Jika merujuk pada data kemiskinan yang hanya 17,11 persen, jelas tidak logis dengan banyaknya penerima PBI. “Itu semua terjadi karena data kita tidak valid. Selain memang, masih banyak warga mampu mengaku tidak mampu kalau ada bantuan,” tandasnya. (zul)
