SELONG—Pemkab Lombok Timur (Lotim) mulai bersikap terkait molornya proyek pengerukan kolam Labuh Pelabuhan Haji yang sampai saat ini tak kunjung dikerjakan pihak Kontraktor. Sikap tegas ini, Pemkab pun akhirnya menarik kembali uang muka sebesar 20 persen yang telah diberikan ke pihak kontraktor, dari total anggaran proyek pengerjaan sebesar Rp 38 miliar.
Bupati Lotim, Ali BD mengaku, kalau dirinya telah memerintahkan untuk mengambil kembali uang muka yang telah diberikan itu. Selain penarikan uang muka lanjutnya, dengan keterlambatan pengerjaan ini, pihak kontraktor juga akan diwajibkan untuk membayar uang denda sesuai dengan ketentuan sebesar 5 persen dari sisa pengerjaan yang tidak bisa dilakukan. “Uang mukanya sudah diambil. Sudah saya tugaskan untuk mengambilnya di Bank Bandung,” kata Ali, Rabu (1/2).
[postingan number=3 tag=”labuhan”]
Yang jelas lanjutnya, meski sampai saat ini pihak kontraktor tak kunjung melakukan pengerukan. Hal itu sama sekali tidak akan merugikan Pemkab Lotim. Jika tidak bekerja, maka kontraktor itu sendiri yang akan mengalami kerugian.
“Kalau tidak dikerjakan, kontraktor itu yang kita tangkap. Kalau endak dikerjakan endak akan kita bayar. Dia (kontarktor, red) yang akan rugi. Itu aturan negara,” tegas Ali.
Disinggung terkait rencana Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim yang akan membentuk Pansus Labuan Haji. Seperti biasa, Bupati Ali BD hanya menanggapi santai. Bahkan ia memberikan respon positif dan mempersilahkan pihak dewan untuk membentuk Pansus, seperti yang telah diwacanakan. “Bentuk apa saja. Bagus itu. Senang saya itu dibentuk, supaya ada kerjaannya (Dewan),” sindirnya.
Sementara masalah surat yang telah dilayangkan Dewan, Ali mengaku belum menerimanya. Pastinya kata Ali, jika kontraktor sama sekali tidak bisa menyelesaikan pekerjaanya. Makan mereka akan mengambil tindakan tegas. Artinya kontrak yang ada saat ini akan diputuskan, kemudian akan mencari pekerja lain yang lebih sanggup.
Namun untuk sementara ini pihaknya akan memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menuntaskan pengerjaan dari sisa waktu yang ada. “Waktunya kan masih. Tapi uang muka kita tagih. Kalau deportasi 12 warga China. Itu bukan mereka yang punya proyek. Kan kita sangkut pautnya dengan perusahaan,” tandas Ali.
Terpisah, Ketua Japda NTB, Lalu Syafrudin mengaku sangat prihatin dengan karut marutnya proyek Labuan Haji ini. Sebelumnya, dia telah berulang kali melakukan hearing untuk mempertanyakan nasib Labuan Haji ini. Termasuk hearing dengan komisi terkait di DPRD Lotim.
Dia menyayangkan, meski dewan telah berulang kali melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim untuk diklarifikasi ikhwal proyek ini. Surat panggilan itu tak satupun direspon dinas PUPR. Sikap PUPR ini pun dinilai sangat tidak pantas.
“Mereka tidak bisa mengabaikan panggilan dari dewan. Jangan mereka ikuti perintah Bupati. Dewan itu mitra mereka. Karena dewan juga punya hak untuk memanggil mereka. Jadi harus hadir,” kesalnya.
Ketidak hadiran pihak PUPR ini kata dia, patut dipertanyakan. Dicurigai ada suatu hal yang disembunyikan oleh PUPR terkait masalah Labuan Haji. Karenannya, dia meminta Komisi IV di Dewan supaya segera membentuk Pansus untuk mengusut dugaan penyimpangan proyek ini. Tidak hanya Pansus , dewan juga diminta untuk menggunakan hak angket agar dugaan penyimpangan proyek ini bisa diseret ke ranah hukum.
“Kalau tidak bisa Pansus dibentuk. Dewan bisa gunakan hak angket. Dan saya juga mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti penyimpangan proyek ini,” desaknya.
Secara pribadi dia berharap proyek Labuan Haji yang telah lama molor supaya segera dituntaskan. Namun jika itu tak kunjung di realisasi, sebaiknya Pemkab segera memutuskan kontrak. Tapi proses hukum juga harus tetap ditindaklanjuti.
“Labuan Haji memang tidak layak dikasih anggaran. Karena terlau banyak anggaran yang diberikan. Sementara disisi lain, banyak program yang menjadi prioritas membutuhkan anggaran,” tandas Syafrudin. (lie)
