PRAYA-Molornya rencana pembebasan lahan dam Mujur, kembali disuarakan kalangan DPRD Lombok Tengah.
Para wakil rakyat ini bahkan sangat geram dengan ulah pejabat eksekutif yang selalu berkilah. Mereka selalu mengulur-ulur waktu tanpa mau bertindak serius untuk memulai rencana yang sudah dimulai puluhan tahun silam itu. Tudingan ini dilayangkan langsung Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi.
Dia menuding, Pemkab Lombok Tengah tak serius membangun dam Mujur, selama ini. Buktinya, belum ada satu tindakan langkah nyata yang dilakukan pemkab. Pihaknya sendiri sudah menganggarkan Rp 5 miliar untuk mempercepat rencana pembangunan dam Mujur itu.
Anggaran itu, jelas Ziadi, akan diperuntukkan untuk pembentukan tim percepatan pembangunan, studi larap dan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemprov dan pemerintah pusat. ‘’Kalau kami di dewan pembangunan dam Mujur, itu tanpa kompromi. Artinya, itu untuk kemaslahan rakyat. Jadi kami harus mendorongnya,’’ ujar di ruangan kerjanya, kemarin (5/12).
Hanya saja, lanjut dia, eksekutif terkesan lembek dan tak serius selama ini. Ketika mereka dikritisi, mereka selalu berkilah sudah serius ingin membangun. Hanya saja, buktinya dan langkah nyatanya sampai hari ini tidak ada.
Seharusnya, pemkab sudah membentuk tim percepatan pembangunan. Tim inilah nantinya yang akan bekerja untuk mencari informasi ke pemprov dan pemerintah pusat. Tanpa langkah ini, maka mustahil pembangunan dam Mujur, itu bisa dilakukan.
Pasalnya, selama ini pemkab hanya cuap-cuap saja tanpa ada tindakan nyata. ‘’Kalau kami kritisi, pemkab marah-marah dan balik menuding. Tapi nyatanya seperti ini, kalau kami tanpa kompromi pembangunan itu. Harus itu,’’ tegas politisi Partai Demokrat ini.
Informasinya masih terkendala Detail Enginnering Desigen (DED) sehingga belum bisa dilakukan apa-apa? Ziadi menuturkan, DED pembangunan dam Mujur ini sudah ada sejak tahun 2002 silam. Sehingga DED itulah yang menjadi patokan rencana pembangunan dam tersebut. Hanya saja, pemkab terkesan meniadakan DED tersebut, sehingga tidak ada aksi lanjutan. ‘’DED sudah ada. Makanya kami bilang ini bentuk ketidakseriusan pemerintah. Kalau mereka serius mestinya mereka yang mengajukan anggaran,’’ ujarnya.
Yang disesalkan Ziadi, pemkab malah terkesan jengah dalam pembangunan seperti kantor bupati. Alasannya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan dalam pelayanan. ‘’Itu benar, tapi kepentingan masyarakat juga harus,’’ pungkasnya.
Senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H Burhanudin Yusuf. Pihaknya berulang kali mengusulkan dan mendorong percepatan pembangunan dam Mujur ini. Tapi, pemkab malah terkesan acuh tak acuh terhadap persoalan ini. Sehingga pihaknya beberapa kali melayangkan kritkan pedas kepada eksekutif, baik saat rapat anggaran maupun pertemuan lainnya. ‘’Saya sudah berapa kali kritisi itu, tapi pemkab selalu berkilah dengan alasan inilah, itulah. Kami ini mau tindakan nyata, bukan alasan,’’ cetus pria yang akrab disapa BY ini.
Sebagai langkah nyata, tutur BY, dia bersama Komisi III sudah menanyakan masalah itu ke Kementerian Pekerjaan Umum. Waktu itu, pihaknya sempat mengajak eksekutif agar ikut bersama-sama tapi mereka berhalangan.
Di Kementerian PU, kata BY, sudah jelas terpampang rencana gambar pembangunan dm tersebut. Hanya saja, pemkab hanya berdiam diri dan tidak pernah mau menjemput bola. Sehingga persoalan ini menjadi blunder dan tetap seperti kondidi sekarang. ‘’Sampai kami malu juga kadang membicarakan masalah ini. Padahal rencana pembangunan da Mujur ini selalu menjadi bahan kampanye,’’ tandasnya.
Kekesalan politisi PKB ini didasari manfaat dam tersebut jika teralisasi. Yakni, akan mampu mengurangi ribuan pengngguran, angka kriminalitas, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebab, akan ada ribuan hektar lahan tidur yang akan terairi.
Jangan heran, sindirnya, jika di wilayah selatan itu rawan aksi kriminal. Semua ini terjadi lantaran mereka tidak sejahtera selama ini. ‘’Kalau bendungan itu jadi. Kemduian lahan tidur bisa terairi, maka saya yakin masyarakat akan punya kesibukan dengan lahan mereka,’’ pendapatnya.
Logika berpikir BY juga mengakatan, pemkab tak perlu membangun pos jaga setiap 2 kilometer. Sebab, angka kriminal akan menurun drastis jika masyarakat bisa menggarap lahan mereka. Keyakinan ini disampaikan BY mengingat selama ini masyarakat selatan dalam keadaan terimpit ekonomi.
Kondidi pengangguran membuat mereka pasrah dan lebih mudah berbuat ke arah kriminalisasi. ‘’Nah, itulahnya sebabnya kenapa saya ngotot dam itu harus dibangun. Analisis logikanya panjang dan masuk akal,’’ tandasnya.
Anggota DPD RI Dapil NTB, HL Suhaimi Ismy mengaku, pihaknya terus memperjuangkan masalah itu di tingkat pusat. Bahkan, di Kementerian PU nama dam Mujur sudah masuk. Hanya saja, pemdan tidak menjemput rencana itu ke pusat, sehingga tersendat. ‘’Masalah dam Mujur selalu saya sampaikan setiap ada kesempatan rapat di Kementerian PU itu,’’ katanya.
Informasi yang dihimpun Radar Lombok, DED pembangunan dam Mujur masih kosong. Karenanya, Dinas PUESDM Lombok Tengah belum melakukan tindakan apa-apa. Mekanismenya, jika DED-anya ada maka akan dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran.
Barulah tim Dinas PUESDM akan melakukan kajian dan survei ke lapangan. Hasil survei ini akan menjadi bahan kajian dan laporan ke tim appraisal sebagai penentu harga nantinya. Setelah itu, barulah bisa dilakukan sosialisasi setelah harga dan ketentuannya fix berdasarkan kajian dan survei di lapangan. ‘’Ini bagaimana mau survei, DED-nya saja tidak ada. Kalau ada pastinya sudah selesai, tak perlu sosialisasi dulu seperti sekarang ini,’’ ungkap sumber internal di Dinas PUESDM Lombok Tengah.
Sekda Lombok Tengah, H Nursiah sebelumnya mengaku, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap tuntutan warga yang terkena imbas pembangunan. Apakah mereka akan direlokasi atau mencari solusi lainnya. Sebab, relokasi gratis tentunya akan membutuhkan anggaran besar. Ditambah lagi biaya pembebasan lahan mereka nantinya. ‘’Masalah Hal ini masih belum ada kepastian, sebab jika pemerintah yang membebaskan lahan, maka tentunya anggaran yang dibutuhkan lebih besar,’’ katanya.
Nursiah juga mengaku, belum ada pembahasan soal penyediaan lahan sebagai tempat relokasi gratis. “Kalau sekedar pemerintah yang menunjukkan lahan dan mereka yang bayar, mungkin itu bisa dilakukan. Namun, kalau pemerintah yang membebaskan, maka ini akan jadi pembahasan baru,” pungkasnya. (cr-ap/dal)
