TANJUNG – Meskipun pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak akan berlangsung pada akhir tahun mendatang.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai dari saat ini telah melaksanakan persiapan secara matang dengan mengundang panitia tingkat kabupaten dan desa. “Kita mengundang rapat koordinasi dengan melibatkan instansi terkait yang dihadiri panitia tingkat kabupaten dan desa,” terang Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara Tresnahadi kepada Radar Lombok, Senin (17/4).
Dijelasan, rapat koordinasi ini guna mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan dengan memaparkan rentetan jadwal pelaksanaan. “Dan semua panitia baik kabupaten maupun desa telah menyepakati kita menggelar pada bulan Oktober,” jelasnya.
Pihaknya saat ini tengah menyusun peraturan bupati (Perbup) untuk mengatur teknis dan akan segera di konsultasi publik serta membuatkan SK tingkat kabupaten. Penyusunan Perbup ini harus segera selesai, karena pelaksanaan pilkades akan digelar antara bulan Juli atau awal Agustus.
Ia menyebutkan, enam desa ini tersebar di Kecamatan Bayan ada dua desa yaitu Desa Loloan dan Desa Akar-Akar, Kecamatan Tanjung ada tiga desa yatu Desa Medana, Desa Sokong, dan Desa Teniga, dan Kecamatan Gangga ada satu desa yaitu Desa Sambik Bangkol. “Kami masih menunggu Kepala Desa Sokong ini berakhir masa jabatannya bulan Juni tahun ini,” jelasnya.
Pemerintah Daerah Lombok Utara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 250 juta untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan digelar pada pertengahan tahun mendatang yang dilaksanakan secara serentak. Dana sebesar ini akan diperuntukan ke enam desa untuk menanggung biaya logistic. “Kita sudah menyiapkan anggaran di APBD murni sebesar Rp 250 juta untuk pengadaan logistic. Anggaran sebenarnya masih kecil, tapi nanti kita akan mengaturnya,” jelasnya.
Anggaran sebesar ini akan diperuntukan pengadaan kotak suara, model kertas, paku dan bantal. Karena pelaksanaan Pilkades ini masih dilaksanakan secara manual sesuai Kemendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Sementara untuk honor panitia, KPPS, pemutakhiran data dan keamanan telah dianggarkan di masing-masing APBDes bagi desa yang menyelenggaran Pilkades tersebut. Pihaknya sudah mematok sebesar Rp 35 juta per desa. (flo)
