SELONG — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berencana mengajukan pinjaman atau utang senilai Rp 250 miliar kepada pihak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, sistem irigasi, serta peningkatan fasilitas kesehatan.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal daerah.
“Pinjaman ini tidak sampai lima tahun dan saya pastikan lunas satu tahun sebelum masa jabatan saya berakhir. Kami tidak ingin mewariskan beban utang kepada pemimpin berikutnya,” tegasnya, Jumat (6/6).
Berbeda dari pinjaman konvensional, skema yang digunakan Pemda adalah kerja sama tanpa bunga dengan pihak swasta, khususnya kontraktor yang juga memiliki kepentingan terhadap kemajuan daerah.
“Skemanya tanpa bunga, sehingga tidak membebani fiskal daerah. Ini murni kerja sama strategis untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.
Bupati Warisin menambahkan bahwa percepatan pelunasan pinjaman akan dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebutkan sejumlah sektor potensial yang akan digarap lebih serius, seperti pariwisata, pertambangan, serta UMKM.
“Kami sudah memetakan sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergarap maksimal. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk ikut berkontribusi, bukan hanya lewat investasi, tapi juga dengan membayar pajak dan retribusi sesuai aturan,” jelasnya.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
“Kami tidak meminta, tapi menuntut hak daerah sesuai undang-undang. Pajak dari pelaku usaha itu yang akan kami gunakan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi infrastruktur di Lombok Timur saat ini masih banyak yang rusak parah, sehingga perbaikan mendesak harus dilakukan. Metode yang digunakan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari tambal sulam, pengaspalan hotmix, hingga rekonstruksi total.
“Kalau hanya menunggu anggaran dari pusat atau provinsi, prosesnya bisa lama. Padahal kebutuhan masyarakat mendesak,” katanya.
Pemda memastikan bahwa pengajuan pinjaman ini telah melalui kajian matang, termasuk aspek legal dan administratif. Nantinya, perjanjian kerja sama resmi akan dilakukan dengan para kontraktor sebagai kreditur.
“Kontraktor juga punya kepentingan di daerah ini. Jika Lombok Timur maju, bisnis mereka ikut berkembang. Ini bukan sekadar pinjaman, tapi kerja sama strategis yang saling menguntungkan,” pungkasnya.(lie)
