Pemkab Loteng Gelar Musrenbang 2017

PRAYA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang) tahun 2017 Rabu kemarin (15/3).

Hadir  Sekda Loteng H Nursiah, Wakil Ketua DPRD Loteng Ahmad Ziadi, perwakilan Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta sejumlah undangan lainnya. Beragam aspirasi dan usulan muncul dari para peserta.  Mulai dari persolan infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan beragam persoalan lainnya.

Salah satu persoalan yang banyak mendapat respon menyangkut ketersediaan pupuk. Saat musim tanam, ketersediaan pupuk di tingkat petani sering langka. H Samanhudi salah seorang peserta mempertanyakan kelangkaan pupuk yang terus terjadi saat musim tanam.  Kondisi ini menyulitkan para petani.

[postingan number=3 tag=”ADV”]

Kelangkaan pupuk ini sudah seringkali disampaikan ke pemerintah baik melalui musrenbang dan reses anggota DPRD, agar diatasi. ” Sampai saat ini belum juga mampu diatasi oleh pemerintah,” katanya.

H Samanhudi meminta masalah ini agar mendapat perhatian serius. Apalagi mayoritas warga Lombok Tengah itu adalah petani. Pembangunan daerah ini masih ditopang oleh sektor pertanian. ”Pemerintah, tidak pernah memikirkan, bagaimana nasib para petani ketika para petani membutuhkan pupuk. Dalam musrenbang kali ini, saya kembali menekankan agar setiap musim tanam, ketersediaanpupuk harus dijamin pemerintah,” tambahnya.

Wakil DPRD Loteng Ahmad Ziadi mengatakan, persoalan kelangkaan pupuk memang persoalan nasional dan pihaknya mengakui kalau kelangkaan pupuk adalah persoalan klasik. DPRD bersama pemerintah Loteng, terus mengupayakan agar setiap musim tanam,  ketersediaan pupuk bisa dimaksimalkan. “Kami mengakui kalau kelangkaan pupuk sempat terjadi, namun ini persoalan nasional yang tidak bisa kita pungkiri. Kendati selama ini dewan beserta pemkab telah mengupayakan, namun masih saja pupuk ini jadi masalah,” katanya.

Terhadap hal ini, pihaknya atas nama anggota dewan mengharapkan,  pemerintah melalui SKPD terkait mengambil langkah-langkah agar masalah serupa tidak terus terjadi.

Peserta lainnya Syaiful menyoroti banyak peraturan daerah (perda) yang tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal biaya menyusun perda cukup besar. (cr-ap/adv)