Pemkab Lombok Barat Cari Solusi Mengatasi Genangan Air di Senggigi

Fauzan Perintahkan Dinas PU Buat Sodetan

Pemkab Lombok Barat Cari Solusi Mengatasi Genangan Air di Senggigi
GENANGAN : Beberapa jam terjadi hujan di Senggigi menyebabkan genangan di bagian depan pintu masuk salah satu restoran. Tampak alat penyedot mengalirkan genangan ke tempat lain. (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG – Hujan yang terjadi menyebabkan terjadinya genangan di sejumlah titik di kawasan wisata Senggigi Kecamatan Batulayar. Di salah satu titik yang dekat dengan bangunan hotel, genangan malah mencapai mata kaki, Rabu (11/10). Posisi sebagian hotel dan restoran di Senggigi lebih rendah dari jalan. Lebih-lebih di depan bangunan ada gorong-gorong seperti di depan Kila Hotel.

Kemarin Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menggelar pertemuan dengan para General Manager (GM) hotel di Senggigi. Ia didampingi oleh pejabat SKPD terkait. Pertemuan berlangsung di Kila Hotel. Pertemuan ini untuk mencari solusi mengatasi persoalan banjir dan genangan di Senggigi.

Salah satu anggapan mengemuka dalam pertemuan ini yakni terjadinya genangan dan banjir karena rusaknya lingkungan di kawasan perbukitan Senggigi akibat banyaknya vila tak berizin. “Pembangunan vila-vila tidak terkontrol akhirnya menyebabkan banjir. Misalnya di depan Jayakarta. Kita lakukan pemeriksaan, sampah yang ada bukan dari area hotel. Tapi dari hilir atau tempat-tempat umum yang kurang terkontrol,” ungkap Kapolsek Senggigi, Wendi Oktariansyah, dalam pertemuan tersebut.

Masing-masing GM hotel diberi kesempatan menyampaikan kritik dan keluhan secara langsung berkaitan dengan genangan, banjir dan juga sampah yang kemudian langsung ditanggapi kepala SKPD terkait.

BACA JUGA :  Mayat Lansia Ditemukan di Kali Babak

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar I Made Arthana mengatakan, kawasan Senggigi merupakan kawasan lintas kewenangan, sehingga hal itu yang menjadi penghambat penanganan banjir secara cepat. Persoalan gorong-gorong misalnya, kewenangan ada di Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. “Sampah yang ada bukan dari situ, tapi dari atas jalan, perkampungan dan lainnya. Ini harus kita normalisasi, termasuk saluran pinggir jalan harus ada. Itu balai jalan punya kewenangan,” jelasnya.  

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Lobar, HM. Najib, juga mengeluhkan koordinasi lintas kewenangan dengan Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum RI. “Gorong-gorong katanya masih aman. Padahal menurut kami kondisinya sudah parah,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera membuat sodetan sebagai solusi jangka pendek penanganan banjir. “Untuk jangka panjang, segera lakukan rapat kerja untuk perencanaan. Berapapun biayanya kita kerjakan. Koordinasikan dengan provinsi, termasuk balai sungai dan balai jalan untuk sama-sama saling bantu,” perintahnya.

Kemudian berkaitan dengan pembangunan vila di perbukitan, ditegaskan dalam waktu dekat dirinya akan melakukan pengecekan dengan turun secara langsung.(zul)