GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai tahun ini harus membayar cicilan pinjaman kepada Bank NTB Syariah. Sayangnya, pembangunanan fasilitas untuk masyarakat yang sumber anggarannya dari utang ini belum bisa dimanfaatkan. Malah tiga bangunan sudah rusak yakni bangunan di Senggigi.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Lobar berutang di Bank NTB Syariah sebesar Rp Rp106 miliar untuk membiayai sejumlah proyek. Mulai tahun ini Lobar sudah harus membayar cicilan.”Total usulan (utang) sebelumnya kan Rp 150 miliar, tapi yang digunakan sekitar Rp 106 miliar, jumlah inilah yang akan diangsur,” ungkap Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi, saat ditemui Rabu (17/3).
Dijelaskannya, dari utang tersebut, sebanyak Rp76 Miliar untuk gedung RSUD Tripat, sebanyak Rp 9 Miliar untuk proyek penataan Senggigi, sisanya untuk proyek pembangunan RS Awet Muda Narmada.”Uang ini tidak melalui kas daerah, tetapi langsung dari bank ke pihak ketiga,” jelasnya.
Masa pinjaman ini jelas dia, berlaku selama tiga tahun. Untuk diketahui proyek penataan Senggigi dengan total anggaran sekitar Rp 9 miliar lebih. Tiga proyek yang nilainya sekitar Rp 5,9 miliar lebih ambrol sebelum bisa dimanfaatkan. Saat ini proyek tersebut yang ambrol sedang dalam penyelidikan oleh pihak Polres Lobar.
Terpisah, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Lombok Barat IPDA Muhammad Baejuli menjelaskan, kampus Unizar sudah bersedia menjadi tim nahli dalam penyelidikan proyek Senggigi yang ambrol.”Unizar sudah bersedia. Kita sudah melakukan pengecekan awal,” kata Baejuli saat ditemui.
Setelah turun ke lapangan, saat ini pihak Satreskrim sedang melakukan koordinasi dengan tim ahli untuk proses tindaklanjut.”Selasa kemarin kita sudah turun, tim ahli sudah mengambil sejumlah sampel,” ungkapnya.
Beberapa dokumen atau sampel yang diambil yaitu tanah di tiga lokasi longsor. Tim langsung turun ke tiga titik yang ambrol.”Sementara ini, data yang sudah diambil berupa tanah saja,” jelasnya.(ami)
