GIRI MENANG-Setelah berproses cukup alot, akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelontorkan program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk Penanganan Dampak Covid 19.
Launching pembagian sembako dilakukan serentak di tiga lokasi, yaitu di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Desa Kuripan Induk Kecamatan Kuripan, dan Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong, Jum’at (1/5) kemarin.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Lalu Martajaya menjelaskan, pihaknya harus melakukan proses sinkronisasi, verifikasi, dan bahkan validasi data penerima manfaat agar tidak tumpang tindih dengan penerima berbagai jenis bantuan yang digelontorkan oleh pihak Pemerintah Pusat dan Provinsi, bahkan juga oleh Pemerintah Desa.
Untuk membedakanya dengan sumber lain, pihaknya menyebut program milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan nama JPS Covid 19 atau JPS Mantap.
Dia menyebutkan, kelompok penerima manfaat JPS Mantap ini sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS).
“DTKS ini merupakan acuan kita, sehingga yang ada dalam data ini yang bisa kami berikan adalah sisa data dari enam program lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Harapan Keluarga (PKH), Bansos Tunai, JPS Gemilang punyanya Provinsi, dan yang bersumber dari Dana Desa,” terangnya saat mendampingi Bupati Lombok Barat melakukan launching di Aula Kantor Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Jum’at (1/5/2020).
Khusus untuk JPS Mantap atau JPS Covid-19 ini, imbuhnya juga diberikan kepada penerima yang berasal dari data Non DTKS. Mereka adalah kelompok masyarakat penerima yang tidak masuk dalam DTKS, namun terdampak secara ekonomi oleh merebaknya wabah Covid 19. Mereka itu termasuk pekerja harian lepas seperti pegawai hotel yang saat ini di-PHK dan tenaga kebersihan.
Lalu Martajaya membeberkan berbagai program penanganan dampak Covid 19 di Kabupaten Lombok Barat.
Untuk program dari Kementerian Sosial yang biasa disebut Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima di Lombok Barat adalah sebanyak 42.201 jiwa.
Selain PKH, Pemerintah Pusat juga menggelontorkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 73.072 Kepala Keluarga, Bantuan Sosial Pangan (BST) untuk 31.205 Kepala Keluarga yang rencanannya akan diberikan untuk bulan April sampai Juni 2020, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non Program yang akan menyasar 9.695 Kepala Keluarga selama 10 bulan.
Selain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan bantuan yang disebutnya dengan JPS NTB Gemilang di mana untuk Lombok Barat dialokasikan kepada 8.052 Kepala Keluarga.
“Dengan berbagai program tersebut, kita melakukan verifikasi sehingga bisa mendapatkan data yang tidak tumpang tindih dengan program-program tersebut. Untuk JPS milik Lombok Barat yang kita sebut JPS Covid 10 atau JPS Mantap, untuk tahap 1 ini akan menyasar sebanyak 21.894 Kepala Keluarga dari 30.000 yang direncanakan,” terang Lalu Martajaya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menegaskan bahwa JPS Mantap ini untuk menjangkau masyarakat yang tidak tertangani oleh berbagai program lainnya.
“Kita di Lombok Barat akan menyasar 30 ribu KK. Sekarang baru masuk data sekitar kurang dari 21.900 KK. Karena masih ada masyarakat kita yang berhak namun belum tercover di program Pemerintah Pusat, Program Pemerintah Provinsi dan BLT Desa, maka ini yang kita cadangkan untuk mereka,” akunya.
Untuk launching kali ini, JPS Mantap di Desa Jatisela untuk tahap satu menyasar 142 Kepala Keluarga dan untuk tahap berikutnya untuk 70 Kepala Keluarga. Untuk Desa Kuripan Induk, launching yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Baehaqi yang memastikan agar JPS Mantap sampai kepada sasaran yang di tahap satu berjumlah 261 Kepala Keluarga, namun masih akan diverifikasi lagi untuk tahap keduanya.
Sedangkan launching di Desa Sekotong Tengah dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang memberikan paket JPS Mantap kepada 289 Kepala Keluarga di tahap satu dari total penerima yang berjumlah 516 Kepala Keluarga.
Berbeda dengan pola pengucuran program lainnya, JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat menggandeng pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra yang menjadi penyedia dan penyalur seluruh paket bantuan. Dengan nilai paket sebesar Rp. 250.000, pihak BUMDes harus mengkonversinya menjadi 15 Kilogram beras, 1 Kilogram Gula Pasir, 1 Kilogram Minyak Goreng, 1 terai telur yang berisikan 30 butir telur ayam, dan 1 pcs Masker yang kemudian ditukarkan dengan kartu oleh penerima manfaat.
Ditemui usai melaunching di Desa Kuripan Induk, Sekretaris Daerah H. Baehaqi memastikan bahwa penggunaan BUMDes yang harus bermitra dengan usaha kecil menengah di desa bersangkutan sudah menjadi ketentuan yang wajib dalam pelaksanaan program. Kalaupun suatu desa belum memiliki BUMDes, maka harus menggunakan BUMDes terdekat.
“Jika semua BUMDes di Lombok Barat bisa kita gerakkan, tentu akan menggerakkan ekonomi warga sekitar, bisa menyerap produk-produk lokal seperti beras hasil dari Kelompok Wanita Tani (KWT) atau petani kita di desa itu, peternak telur ataupun pengolah minyak goreng jelengean produk lokal warga. Semuanya bisa berputar dan ekonomi kita akan tetap jalan,” kata Baehaqi.
Penggunaan BUMDes ini terbukti memberi angin segar perekonomian buat para pengurusnya, setidaknya ikut terlibat aktif membantu warga penerima manfaat. Pemerintah Desa Kuripan Induk menyerahkan agar program JPS Mantap dikelola dan disalurkan oleh BUMDes Kuripan Mandiri, sedangkan Desa Sekotong Tengah menggunakan bendera BUMDes Siu Karye. Untuk Desa Jatisela menyerahkannya kepada BUMDes-nya yang bernama BUMDes Remaja.
Senada dengan penegasan Sekretaris Daerah, Ketua BUMDes Remaja Desa Jatisela Ahyar Rasidi memastikan bahwa seluruh sembako yang disiapkan pihaknya bersumber dari masyarakat yang ada di Desa Jatisela.
“Saya menggunakan beras yang kualitas super dari pengusaha desa ini. Kalau harga di pasaran sampai Rp. 12 ribu, tapi di RAB kami patok dengan harga Rp. 11 ribu. Karena ini untuk bantuan, jadi bisa dibilang kami subsidi seribu rupiah (dari harga pasaran, red), sedangkan harga pokoknya sekitar Rp. 9.500. Jadi untungnya sedikit. Terus untuk telurnya dari agen, jadi saya bisa pilih telurnya yang besar-besar biar masyarakat tidak komplain. Sesuai dengan arahan dari pemerintah, warga yang datang untuk mengambil ke BUMDES. Dengan cara datang membawa kartu yang diberikan dari Kabupaten serta fotocopy KK dan KTP,” terang Ahyar Rasidi saat dihubungi di sela-sela pembagian Sembako. (ami)
