PRAYA – Pemkab Lombok Tengah belum bisa memastikan apakah permohonan keringanan pajak hiburan yang diajukan PT Indonesia Tourism Developmen Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saat event MotoGP disetujui atau tidak. Karena pemkab baru menerima usulan tersebut dan tentunya masih butuh kajian.
Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menyampaikan, permohonan pihak ITDC sudah disampaikan langsung kepada Bupati Lombok Tengah. Dalam waktu dekat akan dilakukan kajian agar bisa lebih cepat memberikan jawaban kepada pihak ITDC. Mengingat event MotoGP akan berlangsung dalam waktu dekat lagi. “Setelah rapat yang kita lakukan kemarin (rakor persiapan MotoGP) oleh ITDC sudah menyampaikan surat ke bupati yang isinya untuk meminta keringanan pajak hiburan yang semula 30 persen menjadi 15 persen saat event MotoGP atau sama seperti event WSBk kemarin,” terang Lalu Firman Wijaya kepada Radar Lombok, Jumat (21/1).
Kata Firman, permintaan dari ITDC ini harus segera dijawab pemkab, karena tiket MotoGP sudah mulai dijual. Terlebih salah satu alasan dari ITDC meminta keringanan pajak hiburan ini agar tiket MotoGP bisa harganya lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. “Maka kita dari pemda akan mendiskusikannya dengan mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya aspek penerimaan saja dari pajak hiburan ini tapi ada aspek lainnya,” terangnya.
Firman menegaskan, pemkab juga akan mengambil keputusan dengan melihat dari sisi dampak terselenggaranya event MotoGP ini. Selain itu, pemkab juga akan memberikan kontribusi dalam menyukseskan event internasional itu. “Memang sempat kita diperlihatkan untuk penjualan tiket secara online bahwa tertulis harga yang tercantum sudah termasuk pajak. Makanya ini yang akan menjadi pertimbangan dari pemkab bagaimana menyikapi usulan dari ITDC ini,” terangnya.
Jika usulan 15 persen ini disetujui pemkab, maka akan bedampak juga dari target pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak hiburan. Soalnya, pemkab sudah menyusun target PAD dari pajak hiburan dengan menggunakan 30 persen pendapatan dari pajak hiburan. “Target kita dari pajak hiburan ini Rp 78 miliar dan itu karena kita melihat ada dua event yakni MotoGP dan WSBK pada tahun 2022. Jumlah itu kita itung menggunakan yang 30 persen, maka jelas akan berdampak jika menjadi 15 persen nantinya. Cuma apakah seandainya kita memenuhi permohonan dari ITDC bisa juga membuat target PAD kita terpenuhi atau tidak. Maka itu tentu akan menjadi perhitungan dan pertimbangan kita juga dalam mengambil keputusan,” terangnya. (met)
